SATELITNEWS.COM, TANGSEL-Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam waktu dekat. Pemanggilan itu buntut dari penyegelan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal.
Diketahui, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) telah menyegel TPS di wilayah Kebon Kelapa Purna, Kecamatan Serpong, tepatnya dekat Pasar Serpong, pada Minggu (8/12/2024) lalu.
“Kita akan panggil kok segera untuk minta klarifikasi dan bertanggungjawaban seperti apa tindak lanjut dari pelanggaran tersebut,” ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, Julham Firdaus, Jumat (13/12).
Julham menegaskan, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup tidak main-main dalam urusan pengawasan aktivitas pembuangan sampah tidak berizin. Apalagi, munculnya lokasi pembuangan sampah ilegal akan menimbulkan dampak buruk.
“Ini jadi pesan jelas kepada dinas LH agar tidak main-main dalam urusan pengawasan di TPS di Tangerang Selatan. Jangan sampai ada yang sembarangan, semaunya dan malah membuat dampak buruk untuk pembuangan,” katanya.
“Sampah kita sedang cari formula tepat untuk dengan sampah. Jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang mau bermain untuk kepentingan pribadi masalah pembuangan sampah saya akan tindak dan saya akan terus awal serta segera mungkin diklarifikasi dan diselesaikan,” lanjutnya.
Baca Juga: SIM Keliling Tangerang Selatan Senin 7 September 2026, Lokasi dan Jadwalnya
Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Minggu (8/12/2024) lalu.
Langkah tersebut menuai kritik tajam dari aktivis lingkungan sekaligus Founder Saba Alam Indonesia Hijau (SAIH) Foundation, Pahrul Roji.
BeritaTerbaru
Menurut Fahrul, tindakan KLH sebagai tamparan keras bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Pasalnya, aktivitas tidak berizin ini bukanlah kali pertama terjadi di kota berjuluk anggrek.
“Pengelolaan sampah itu tanggung jawab pemerintah daerah. Malu sebenarnya, kenapa harus KLH yang turun tangan? Hak prerogatif pengelolaan sampah itu ada di pemerintah daerah, bukan di KLH,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/12). (eko)
