SATELITNEWS.COM, SERANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Zuliyanto, meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang kebijakan terkait penjualan LPG 3 Kilogram. Karena, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkannya.
Politisi PKS ini mengatakan, belakang ini banyak masyarakat yang datang langsung terhadap dirinya terkait LPG 3 Kilogram, yang stoknya kosong di warung-warung atau pengecer. Sementara, mereka sangat membutuhkan gas tersebut untuk memasak.
“Banyak masyarakat mengadu langsung ke saya karena warung – warung dimana mereka biasa membeli gas stoknya kosong. Kasihan masyarakat kalau hal ini tidak segera diatasi. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa,” ujar Zuliyanto, Senin (3/2/2025).
Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Serang ini, pemerintah mungkin mempunyai niat baik agar subsidi energi tepat sasaran. Namun jangan sampai, niat baik ini justru menyusahkan masyarakat banyak.
“Mudah – mudahan, pemerintah merespon dengan cepat keluhan masyarakat ini,” tuturnya.
Sementara, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera mengaku, jika hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dengan kelangkaan LPG 3 Kilogram.
Baca Juga: Wujudkan Smart City, Diskominfosatik Kabupaten Serang Akan Bina 326 Desa
“Kalau (laporan kelangkaan) LPG kita belum menerima, kemarin kita baru menangani masalah cabai, di Januari awal cabai naik tinggi, cabai rawit merah sama cabai merah keriting, itu tinggi, makanya Diskoumperindag ngadain operasi pasar,” tuturnya.
Namun demikian Febrian mengaku, pihaknya juga khawatir jika memang terjadi kelangkaan LPG 3 Kilogram. Karena, bisa menimbulkan kenaikan inflasi. Sehingga bagaimana caranya, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
BeritaTerbaru
“Menurut saya sih, LPG 3 Kilogram itu harus diatur dengan baik, sekarang ini pengecer itu kan bebas menjualnya, sedangkan pangkalan harus menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), jadi memang bagusnya pengecer ditingkatkan menjadi pangkalan, supaya dia kalau menjual diatas HET kena sanksi,” tuturnya. (sidik)
