SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis ditanggung pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Lima persen pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah yang sebelumnya disisihkan untuk program MBG hanya boleh dialokasikan untuk fasilitas penunjang.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa ketika memantau langsung pelaksanaan program MBG di Kota Tangerang Selatan, Kamis (13/2). Dia menyatakan pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan anggaran untuk program MBG. Kecuali untuk penunjang saja.
“Sejak awal kan tadinya ada anggaran yang 5% PAD harus dialokasikan untuk makan bergizi. Ternyata kebijakan dari pusat itu bukan peruntukan untuk makan bergizinya. Tapi untuk turunannya. Sekolah ruangan bertambah, kualitasnya bertambah itu silakan. Tapi kalau untuk makan tetap dari Badan Gizi Nasional,” jelasnya, kemarin.
“Anggaran di Badan Gizi Nasional dan rekrutmen di Badan Gizi Nasional. Pemda sudah jelas tidak boleh mengeluarkan uang untuk itu. Artinya sekarang Badan Gizi Nasional yang berjalan. Tapi kan baru satu bulan ini, makanya volume-nya masih kecil,” ungkap dia.
Diketahui, rombongan BAM DPR RI yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa kemarin mendatangi Tangsel untuk melihat realisasi program MBG. Mereka mengawali kunjungan dengan menyambangi dapur bergizi yang berlokasi di Jalan Proter, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong sekira pukul 08.41 WIB.
Setelah itu, rombongan lanjut menuju SDN Lengkong Gudang Timur. Para siswa langsung menyambut dengan memainkan alat musik marcing band. Kemudian rombongan memasuki kelas kelas sembari memberi kotak makan yang sudah tersedia. Selesainya di dua titik itu, rombongan langsung menuju ke Kantor Wali Kota Tangsel guna berdiskusi menyerap aspirasi terkait kebijakan MBG.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
“Ini kan kita ingin kerja cepat ya. 6 Januari program ini jalan. Sekarang bulan Februari, katakanlah satu bulan jalan. Nah kemudian kita di satu sisi kan anggaran ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya Rp71 triliun, bahkan ada penambahan Rp100 jadi Rp171,” ujarnya.
“D isatu sisi kita di DPR kemarin itu ada program efisiensi anggaran, nah ini gimana, program ini jalan atau gak? Intinya gitu makanya kita datang. Kita datang hari ini baru kedua sampelnya, Tangerang Selatan dan Purwakarta,” lanjut Agun.
Lebih jauh Agun menuturkan, berdasarkan pantauan mulai dari dapur hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah tidak ada permasalahan apapun atau berjalan lancar.
“Kita mulai masuk dari dapurnya, ada gak dapurnya? Benar gak bekerja? Lalu aspek kesehatannya gimana? Barang-barangnya benar gak? Benar gak itu gizi? Bersih itu di dapur. Yang kedua, benar gak makanan itu sampai ke anak-anak didik? Kita berkunjung ke sekolah, clear. Bagaimana ini kebijakan ini dalam tata kelola manajemennya? Melibatkan siapa saja? Kita gelar hari ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, laporan hasil kunjungannya di Kota Tangerang Selatan yang telah menunjukkan keberhasilan sebagai daerah sampel dalam pelaksanaan program MBG ini nantinya akan disampaikan dalam rapat di DPR RI. Hal ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, dan pemangku kebijakan yang berwenang untuk melaksanakan program MBG di seluruh daerah lainnya di Indonesia.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyampaikan bahwa dalam kunjungannya, BAM DPR RI memberikan banyak masukan dan memberikan sejumlah pertanyaan yang terjadi di lapangan sejak awal pelaksanaan MBG.
“Tentu Pemkot Tangerang Selatan saat ini bertugas untuk mengawal berjalannya ini. Walaupun memang penganggaran langsung dari pusat. Saat ini langsung dari pusat. Kita dorong supaya program makan bergizi gratis ini berjalan lancar, juga SPPG juga bisa cepat tumbuh SPPG-SPPG baru di Tangerang Selatan,” papar Pilar.
Baca Juga: Perubahan APBD Tangsel Bertambah Rp100 Miliar
Pilar menyampaikan, hingga saat ini setidaknya baru sekitar 1,2 persen siswa di kota berjuluk anggrek yang sudah dapat merasakan program yang digadang-gadang salah satu upaya penurunan stunting. Walaupun sepenuhnya biaya ditanggung pusat, pihaknya hingga saat ini belum menerima petunjuk teknis.
“Yang pertama kami menunggu anggarannya di BGN kan ketersediaan anggarannya. Karena tadinya kami diarahkan awalnya menyiapkan 5% dari PAD, Tapi arahan dari kemendagri kemarin terakhir bahwa ditahan dulu. Yang 5 persen dari PAD itu Rp139 miliar ditahan untuk tidak digunakan untuk makan bergizi gratis,” bebernya. (eko)
