SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan dirinya tidak takut terhadap pelaku penambangan ilegal. Bahkan, dia menyebut sudah menemukan cara yang tepat untuk membasmi penambangan ilegal.
“Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja,” kata Dedi saat ditanya mengenai penindakan terhadap penambang ilegal di wilayah Jabar, saat nanti resmi menjabat sebagai gubernur, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Dedi menyatakan bahwa praktik tambang ilegal di Jawa Barat harus segera dibersihkan. Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam upaya pemberantasan tambang ilegal, tetapi juga akan mengadopsi pendekatan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
“Kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” ujar Dedi.
Menurut Dedi, pendekatan dengan UU Tipikor memungkinkan karena para penambang ilegal itu tidak membayar pajak selama puluhan tahun. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.
Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. “Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi telah melakukan pengecekan ke salah satu tambang ilegal di kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada (15/1) lalu. Ternyata surat izin aktivitas pertambangan tersebut sudah berakhir pada November 2024 lalu.
Selain itu, tambang ilegal lain juga terdapat di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tambang tersebut sudah beroperasi selama 14 tahun dan ditaksir kerugiannya mencapai Rp1 triliun.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengungkapkan, pemeriksaan tes kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2/2025), menunjukkan kondisi yang baik. “Tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu saja, enggak punya teman meriksa gula,” kata Dedi, berkelakar.
Tes kesehatan ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan para kepala daerah menjalani pelantikan dan agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dedi mengaku dirinya tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan kepala daerah, sebab acara tersebut hanya seremonial. Selain itu, ia sudah terbiasa menjalani pelantikan, baik saat menjadi anggota DPRD, bupati dua periode, maupun DPR RI. “Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan,” tutur Dedi.
Sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
Para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tetapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI. Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retret kepala daerah dan ikut memberikan arahan. (bbs/san)
