SATELITNEWS.COM, SERANG—Tenaga kesehatan (Nakes) yang berasal dari Pemerintah Kota Tangerang mengadukan ketimpangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dirasakannya. Mereka melaporkan nasibnya itu kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Kuasa hukum yang mendampingi, Ahit Sahroni dari ATS Law Firm mengatakan, dirinya mewakili ratusan Nakes Kota Tangerang menyuarakan keluhannya atas ketimpangan TPP yang diterima kliennya.
“Terkait dengan TPP, tambahan penghasilan pegawai, yang memang dirasakan ada kesenjangan dari pemerintah Kota Tangerang. Nah, kesenjangan terlihat sekali, misalnya TPP ini perawat Rp3.800.000, teman-teman bidan cuma Rp800.000 dan ada juga yang Rp400.000 dan seterusnya,” ujarnya kepada wartawan seusai audiensi dengan Komisi I DPRD Banten, Rabu (19/2).
Dirinya menuturkan bahwa pihaknya memahami bahwa TPP diberikan berdasarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemerintah daerah. Namun, kata dia, yang pihaknya soroti kali ini yakni terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup signifikan.
“Tapi yang kita permasalahkan adalah kesenjangan. Jadi, antara organisasi atau bidang satu, perawat dengan bidan itu ternyata bedanya sangat jauh. Sementara beban kerja, tanggung jawab, risiko itu sama,” jelasnya.
“Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita, ini perjuangan karena ada ketidakadilan di sini. Jadi, kita bersama kurang lebih hampir 300 anggota dari empat organisasi ini, ingin supaya bagaimana kesenjangan ini dihapuskan. Jadi, TPP ini disamakan,” sambungnya.
Baca Juga: Dukung Penambahan Dana Bansos Pemprov Banten, Eko Susilo: Masih Tahap Pembahasan
Sekretaris Komisi I DPRD Banten, Umar Barmawi mengamini bahwa memang terjadi ketimpangan pendapatan dari TPP yang dialami oleh ratusan pegawai kesehatan yang ada di Kota Tangerang. Menurutnya, hal itu terjadi akibat adanya
peraturan walikota (perwal) yang perlu dilakukan revisi.
Sebab, kata dia, jika mengacu pada perwal tahun 2023 itu, maka Pemkot Tangerang sudah menjalankannya dengan benar.
Namun, lanjutnya, dalam perwal itu tidak berasaskan keadilan.
“Setelah dilihat, ternyata memang ada kekeliruan yang memang nanti ke depan perlu direvisi di Perwal Kota Tangerang tahun 2023 yang mana, perwal ini juga tidak berasas keadilan terhadap tenaga medis di Kota Tangerang,” ujarnya.
“Sehingga, kami di Komisi 1 (DPRD Banten, red) mendorong dan akan bersurat melalui DPRD Provinsi Banten ke Kota Tangerang agar perwal terkait honorium atau TPP di Kota Tangerang itu ditinjau ulang. Sehingga ini akan menjadi asas keadilan terutama untuk tenaga medis yang ada di Kota Tangerang,” tegasnya. (mpd/rmg)
