Formasi itu, rencananya akan diterapkan pada rancangan Perubahan APBD 2025 yang akan dibahas bersama DPRD Banten. Kegiatan pendukung itu meliputi perjalanan dinas, seminar, FGD, belanja ATK dan lainnya.
Pj Sekda Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, efesiensi kegiatan penunjang yang output-nya tidak bisa diukur itu tidak dipangkas habis. Sepanjang itu untuk kepentingan kegiatan prioritas dan standar pelayanan itu masih diperbolehkan.
“Rasionya tidak boleh melebihi 20 persen. Itu sedang dilakukan filterisasi dan di skemakan oleh Bappeda, karena itu sudah ada di Domlak-nya,” katanya, seusai menghadiri acara Forum OPD Bappeda, Selasa (25/2/2025).
Meski demikian, Nana enggan menjelaskan berapa besaran APBD yang akan dilakukan efesiensi mengacu pada Inpres 1 tahun 2025. Nana hanya menyebutkan jika semua yang dilakukan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah.
“Kita mempedomani itu,” pungkasnya.
Bappeda tentu mempunyai peranan strategis dalam mengkoneksikan seluruh perubahan program yang ada dengan visi misi Gubernur Banten, serta program nasional presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah gratis, ketahanan pangan, stunting, kemiskinan ekstrim kemudian ketahanan pangan.
“Termasuk infrastruktur juga menjadi prioritas,” tandasnya.
Kepala Bappeda Banten, Mahdani menambahkan, skema alokasi anggaran untuk program pendukung itu tidak boleh lebih dari 20 persen di setiap masing-masing OPD sebagaimana yang telah diterapkan juga sebelumnya.
Selain itu, penerapan 20 persen untuk kegiatan pendukung itu juga mengaca pada alokasi anggaran penanganan stunting yang sekitar mencapai Rp10 Miliar, namun penyerapannya lebih banyak untuk kegiatan seremoni dan perjalanan dinas.
“Sedangkan yang sampai kepada masyarakat hanya beberapa persen saja,” pungkasnya. (luthfi)
