SATELITNEWS.COM, SERANG—Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat dimulai Juni 2025 mendatang. Pembangunan ini menjadi upaya strategis dalam pemerataan pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan.
Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah yang mengatakan jika saat ini sudah hampir seluruh kabupaten/kota di Banten telah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Mudah-mudahan Juni sudah groundbreaking. Karena ini sekolah rakyat penting sekali sebagai pilot projek untuk masyarakat dan itu boarding,” katanya, Rabu (23/4).
Dimyati juga menyampaikan ada pun daerah yang saat ini bisa dilaksanakan pembangunan sekolah rakyat lebih cepat yakni di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Cilegon, Pandeglang, Serang, Tangerang sudah siap. Tapi yang paling memungkinkan cepat realisasi itu Pandeglang dan Lebak karena tanahnya sudah tersedia,” ujar Dimyati.
Ia menuturkan, sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menjadi proyek percontohan pengembangan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat. Terkait lokasi pembangunan, kata
Dimyati, Pemprov memprioritaskan lahan milik pemerintah daerah agar proses pembangunan tidak terkendala status kepemilikan.
“Kalau lahan milik kabupaten/kota itu lebih cepat. Tapi kalau milik BUMN, hutan lindung, atau masyarakat, harus dihibahkan atau dibebaskan dulu,” ujar Dimyati.
Dimyati juga menegaskan, proyek ini akan dimulai satu per kabupaten/kota terlebih dahulu. Jika berjalan lancar, jumlahnya akan dilakukan penambahan secara bertahap.
Dia juga menerangkan, dalam hal tenaga pengajar, Pemprov akan merekrut guru-guru ASN dan P3K yang diseleksi sebagai guru pelopor dan guru teladan.
“Guru pelopor biasanya mendapatkan income lebih dibandingkan guru-guru biasa, karena adanya di pedesaan. Diharapkan dari ASN agar tidak perlu biaya tambahan,” ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang, dengan prioritas diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi kecerdasan tinggi.
“Ini sekolah gratis. Tapi bukan otomatis hanya untuk yang tidak mampu. Prioritas tetap pada anak-anak dengan intelligence quotient yang baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, Pemprov Banten telah mengajukan enam titik lokasi untuk dibangun sekolah rakyat milik Kementerian Sosial (Kemensos RI). Dari enam lokasi itu, sebanyak lima lokasi diusulkan oleh Pemprov Banten, sedangkan satu lokasi tambahan diajukan oleh Kabupaten Lebak dengan luas lahan mencapai 10 hektare.
“Kami sudah mengajukan lima titik untuk provinsi, dan satu titik tambahan dari Kabupaten Lebak dengan luas 10 hektare,” kata Andra.
Terkait skema pembangunannya, Andra menjelaskan, Pemprov Banten menawarkan dua opsi untuk pendirian sekolah rakyat tersebut. Pertama, melalui pembangunan unit sekolah baru oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Pekerjaan Umum.
“Kedua, memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada tetapi belum optimal penggunaannya,”tandasnya. (mpd/rmg)
