SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membebani geliat perdagangan domestik. Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk voucher belanja.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa industri ritel sangat bergantung pada perputaran konsumsi dalam negeri yang selama ini turut digerakkan oleh aktivitas belanja pemerintah.
“Kami ini industri padat karya, tokonya offline, bukan online. Ritel senang kalau ada acara-acara, ramai. Jadi mungkin efisiensi ini bisa dilepas agar ekonomi kembali bergerak,” ujar Budihardjo dalam acara Sosialisasi Inabuyer B2B2G Expo 2025 di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5).
Permintaan tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi pada kuartal I 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan 5,11% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu penyebab utama perlambatan ini adalah terkontraksinya konsumsi pemerintah sebesar 1,38% akibat kebijakan efisiensi belanja negara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah menargetkan efisiensi sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) sendiri, dari pagu awal Rp463 miliar untuk tahun 2025, terjadi pemangkasan hingga Rp242 miliar atau sekitar 47%. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran dari kalangan peritel yang menilai daya beli masyarakat akan semakin tergerus, terlebih pasca momentum Lebaran yang telah lewat.
Namun demikian, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memandang kebijakan efisiensi secara berbeda. Menurutnya, justru dalam keterbatasanlah muncul kreativitas dan efisiensi menjadi pemicu peningkatan kualitas program.
“Kami di Kementerian UMKM justru melihat efisiensi ini sebagai dorongan untuk lebih kreatif dan berkolaborasi lintas kementerian. Kami happy ada efisiensi karena memaksa kita berpikir lebih inovatif,” ujar Maman.
Menurut dia, efisiensi bukan berarti penghentian program. Melainkan optimalisasi anggaran agar berdampak lebih besar dengan biaya yang lebih terkendali. Menurut Maman, selama ini terlalu banyak program yang hanya fokus pada penyerapan anggaran tanpa memperhitungkan dampak kualitas.
“Dengan efisiensi, kami selalu berpikir, dari anggaran yang ada ini, bagaimana bisa memberikan dampak positif yang optimal dan maksimal,” tambahnya.
Meski demikian, pihak Hippindo tak hanya berhenti pada desakan pencabutan efisiensi. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk voucher belanja. Harapannya, stimulus ini bisa mendorong daya beli masyarakat kelas bawah dan menggerakkan kembali konsumsi dalam negeri.
“Kami harap ada stimulus BLT atau voucher belanja seperti dulu. Dikasih ke masyarakat bawah, suruh belanja di Indonesia. Ibu-ibu semua dikasih untuk belanja,” kata Budihardjo.
Program semacam ini dinilai bisa memberikan dampak langsung kepada pelaku ritel. Sekaligus menjaga perputaran ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan perlambatan domestik.
Maman menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi itu dan membahasnya lebih lanjut di lingkup internal pemerintah. “Yang namanya aspirasi, tentu kami tampung. Nanti akan kami kaji dulu soal BLT dalam bentuk voucher belanja ini,” tandasnya. (rmg/san)
