SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Survei menegaskan posisi Presiden Prabowo Subianto dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga negara paling dipercaya oleh publik. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan cukup tinggi, meskipun sejumlah tantangan ekonomi tetap menjadi perhatian utama.
Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan sipil relatif stabil. Presiden Prabowo mendapat tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 97,5 persen, diikuti oleh TNI dengan 92,8 persen.
“Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara maupun sipil tidak banyak mengalami perubahan. Presiden dan TNI tetap berada di puncak daftar lembaga paling dipercaya publik,” ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) saat merilis hasil survei yang dilakukan pada Mei 2025.
Lembaga-lembaga lain yang memperoleh tingkat kepercayaan tinggi diantaranya Basarnas (86,3 persen), Kejaksaan Agung (76 persen), dan Mahkamah Konstitusi (74,3 persen). Di sisi lain, partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi terendah dalam daftar kepercayaan masyarakat, masing-masing dengan tingkat kepercayaan di bawah 50 persen.
Terkait kinerja Presiden Prabowo, survei menunjukkan bahwa sebanyak 81 persen responden menyatakan puas, dengan rincian 13 persen sangat puas, 46 persen puas, dan 22 persen cukup puas. Sedangkan 15 persen menyatakan tidak puas, dan empat persen sangat tidak puas.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menjadi indikator kuat bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan di bidang ekonomi dan lapangan kerja masih cukup berat,” kata Dedi.
Baca Juga: Kasus Penyadapan pada Presiden, 8 Saksi Minta Perlindungan LPSK
Citra positif kepemimpinan Presiden Prabowo banyak ditopang oleh sejumlah program pro-rakyat. Salah satu yang mendapat perhatian besar adalah program Makan Bergizi Gratis, yang diketahui oleh 92 persen responden. Sebanyak 60 persen menyatakan puas dengan pelaksanaan program ini.
Namun, program Pengadaan 3 Juta Rumah Rakyat belum sepenuhnya mendapat respons positif, dengan tingkat kepuasan hanya 33 persen, meskipun sudah dikenal oleh lebih dari 70 persen responden.
Meski demikian, masih ada sekitar 19 persen responden yang menyatakan kecewa dengan kinerja pemerintah. Ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang dirasakan sulit, seperti mahalnya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
Saat ditanya tentang prioritas yang harus segera ditangani, mayoritas masyarakat menyebut harga sembako dan ketersediaan lapangan kerja sebagai isu paling mendesak. Sedangkan masalah infrastruktur, pendidikan, dan kebebasan berpendapat dianggap sudah mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah.
Survei juga menyentuh sejumlah isu politik yang tengah berkembang. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer ke jabatan sipil. Meskipun sudah dikenal sebagian masyarakat, hanya 36 persen yang menyatakan puas dengan kebijakan tersebut.
Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sejumlah purnawirawan TNI hanya diketahui oleh 44 persen responden. Dari mereka, mayoritas 82 persen menolak langkah tersebut dengan alasan tidak relevan.
Baca Juga: Istana Dalami Indikasi Makar dalam Kasus Penyadapan Terhadap Presiden
Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (rmg/san)
