SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Pemerintah memberi sinyal kuat akan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 setelah berbulan-bulan tertahan, seiring kenaikan signifikan BBM nonsubsidi lainnya. Di saat yang sama, pasokan energi dipastikan tetap aman, termasuk melalui rencana masuknya minyak mentah dari Rusia dalam waktu dekat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan pengelola SPBU, termasuk swasta, terkait perkembangan harga BBM nonsubsidi. Ia menegaskan, penyesuaian harga dimungkinkan selama mengikuti mekanisme pasar.
“Saya berkomunikasi terus dengan teman-teman swasta ya, dan saya pikir mereka juga mempunyai hati yang baik untuk melihat kondisi yang ada. Tapi kalau pada akhirnya kemudian penyesuaiannya sudah bisa dilakukan, saya pikir nggak ada masalah,” ujar Bahlil di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Sesuai Peraturan Menteri ESDM tahun 2022, harga BBM nonsubsidi—termasuk RON 92—ditetapkan mengikuti harga pasar. Karena itu, perubahan harga menjadi konsekuensi dari fluktuasi energi global.
Hingga awal Mei 2026, harga RON 92 belum mengalami kenaikan sejak Maret. Di SPBU Pertamina, Pertamax masih dijual Rp 12.300 per liter, sementara BP 92 dan Revvo 92 di SPBU swasta berada di kisaran Rp 12.390 per liter.
Kondisi ini kontras dengan BBM nonsubsidi lain yang telah mengalami lonjakan. Pertamax Turbo mencapai Rp 19.400 per liter, Dexlite Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex Rp 23.900 per liter. Di SPBU swasta, harga diesel seperti BP Ultimate Diesel dan Primus Diesel bahkan menyentuh sekitar Rp 30.890 per liter.
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah menekankan bahwa ketersediaan energi menjadi prioritas utama. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memastikan pasokan minyak mentah tetap terjaga melalui diversifikasi sumber impor.
Bahlil mengungkapkan minyak mentah asal Rusia akan segera masuk ke Indonesia dalam waktu dekat sebagai bagian dari strategi tersebut. “Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk, ya,” tegasnya.
Impor ini merupakan bagian dari rencana pengadaan minyak mentah hingga 150 juta barel dari Rusia yang akan direalisasikan bertahap hingga akhir 2026. Mekanisme dan harga impor dilakukan melalui skema business to business (B2B), sementara rincian volume awal dan kilang pengolahan belum diungkap.
Selain langkah jangka pendek menjaga pasokan, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Salah satunya melalui program pencampuran etanol 20% (E20) yang ditargetkan berjalan pada 2028.
Saat ini konsumsi bensin nasional mencapai 39–40 juta kiloliter per tahun, dengan sekitar separuhnya masih berasal dari impor. “Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” ujar Bahlil, Minggu (3/5).
Ia menyebut bahan baku etanol seperti singkong, jagung, dan tebu tersedia melimpah di dalam negeri. Pengalaman Brasil dalam menerapkan kebijakan serupa juga menjadi rujukan pemerintah.
Baca Juga: 1 Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi PPPK Penuh Waktu
Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan pada sektor solar melalui mandatori biodiesel. Campuran biodiesel kini mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50%, sehingga sebagian kebutuhan solar dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Namun, tantangan masih dihadapi pada sektor gas rumah tangga. Indonesia masih mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun, sementara produksi domestik hanya 1,94 juta metrik ton, dengan beban subsidi mencapai Rp 80–87 triliun.
Sebagai alternatif, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang diklaim 30–40% lebih murah dibanding LPG dan tengah disiapkan untuk pemanfaatan lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyebar sumber impor minyak mentah dari yang sebelumnya bergantung pada Timur Tengah ke berbagai kawasan, termasuk Afrika, Amerika, dan Rusia, guna mengurangi risiko gangguan distribusi global dan menjaga ketahanan energi nasional. (rmg/xan)
