SATELITNEWS.COM, CILEGON – Tidak banyak yang tahu, kalau Pelabuhan Penyeberangan Merak yang berada di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, adalah peninggalan era Hindia Belanda. Pembangunannya yang pesat, seolah tidak menyisakan sedikitpun bangunan khas era kolonial Belanda.
Padahal, dikutip dari “Selayang Pandang PT ASDP Persero Cabang Utama Merak – Bakauheni”, diketahui kalau pelabuhan tersebut sudah dioperasikan sejak tahun 1912 oleh Pemerintah Hindia Belanda, bersamaan dengan dioperasikannya Stasiun Merak yang lokasinya bersebelahan dengan pelabuhan.
Dari data tersebut, diketahui bila pelabuhan dioperasikan untuk keperluan perdagangan Belanda, serta mempermudah pengangkutan hasil bumi dari Sumatera ke Pulau Jawa.
Saat pertama kali dioperasikan, kapal-kapal yang berangkat dari Pelabuhan Merak akan menuju ke Pelabuhan Panjang, bukan ke Pelabuhan Bakaheuni seperti saat ini.
Saat itu, pemerintah Hindia Belanda benar-benar menyeleksi siapa saja yang bisa menyeberang ke Pulau Andalas atau Sumatera melalui Pelabuhan Merak.
Yang diangkut dari Pelabuhan Merak, rata-rata hanya birokrat atau orang-orang yang bisa dipercaya saja oleh pemerintah Belanda, sedangkan tokoh-tokoh politik atau tokoh masyarakat Indonesia yang berpotensi untuk menyebarkan paham nasionalisme dilarang untuk menyeberang melalui pelabuhan tersebut.
Baca Juga: Dugaan Kasus Penculikan, Seorang Pengasuh Anak Diringkus di Pelabuhan Merak – Banten
Uniknya, setelah Indonesia merdeka Pelabuhan Merak ternyata tidak langsung dikelola oleh PT Angkutan Sungai Darat dan Penyeberangan (ASDP) melainkan dikelola oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Hal ini dimulai pada 12 tahun setelah Indonesia merdeka atau pada tahun 1957.
Saat itu, PJKA harus bekerja keras karena dangkalnya pantai-pantai di area Merak kapal-kapal tidak bisa bersandar dekat dengan daratan, sehingga menyulitkan penumpang yang hendak naik maupun turun.
Maka PJKA mulai membangun dermaga -dermaga, atau biasa disebut kade menggunakan batang kelapa yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Kayu kelapa dipilih karena tahan terhadap air garam dan juga mempunyai kemampuan terapung yang baik.
Selain itu, di era tersebut, penyeberangan dari Banten ke Lampung menggunakan 3 kapal milik PJKA yang semula adalah kapal-kapal milik pemerintah Hindia Belanda. Ketiga kapal tersebut adalah Karimun, Krakatau, dan Bukit Barisan.
Tak hanya kapal, untuk memaksimalkan pendapatan dan juga pemasukan dari sektor perdagangan, PJKA juga membangun gudang – gudang, untuk menampung hasil bumi yang akan dikirimkan dari Pulau Jawa ke pulau Sumatera atau sebaliknya.
Gudang – gudang tersebut, letaknya berada di antara Stasiun Merak dan Pelabuhan Merak saat ini. Masyarakat setempat menyebut, gudang tersebut sebagai gudang hitam karena warnanya yang berwarna hitam pekat.
Baca Juga: TNI AL Sita 780 Kg Sisik Trenggiling, Andra Soni: Banten Tak Boleh Jadi Jalur Perdagangan Ilegal
Baru pada tahun 70-an, Pelabuhan Bakauheni mulai dibangun dan setelah jadi, kapal yang semula merapat di Pelabuhan Panjang dipindahkan ke Pelabuhan Bakauheni.
Selain itu pengelolaan Pelabuhan Merak yang semula di bawah PJKA dialihkan ke PT Angkutan Darat Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Persero pada tahun 1977.
Di bawah ASDP Pelabuhan Merak mengalami kemajuan pesat. Hingga tahun 2000-an Pelabuhan ini menjadi “kandang” bagi 21 unit kapal Roro dan 11 unit kapal cepat yang setiap harinya berpacu bolak-balik melayani penumpang dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya.
Bahkan saat ini, Pelabuhan Merak juga sudah memiliki pelabuhan eksekutif selain Pelabuhan reguler. Di pelabuhan eksekutif ini, dilayani oleh kapal-kapal yang mampu berlayar dengan kecepatan tinggi sehingga jarak tempuh antara Lampung dan pulau Jawa bisa lebih singkat. (mardiana)
