SATELITNEWS.COM, SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, terus berupaya mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.
Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni, dengan memaksimalkan peran aplikasi Analisis Data Keuangan dan Indikator Sosial Secara Berkala (Angkasa), serta menyampaikan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, ada beberapa strategi yang biasa dilakukan instansinya, untuk menyampaikan dan mengelola keterbukaan informasi kepada publik, termasuk memaksimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kita sudah paparkan kepada KI Banten, selama sepuluh menit, berisi strategi BPKAD dalam mengelola informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, hingga capaian kinerja PPID dalam setahun terakhir. Penyampaian dilakukan secara ringkas namun menyentuh poin-poin strategis,” katanya, Rabu (13/8/2025).
Rina mengatakan, salah satu poin penting dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik yaitu, masyarakat bisa mengakses informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pihaknya membuat aplikasi Angkasa sebagai upaya memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
“BPKAD tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban penyediaan informasi publik, tetapi juga berupaya menghadirkan terobosan layanan. Salah satu produk baru yang diperkenalkan adalah Angkasa,” tambahnya.
Baca Juga: Tenaga Ahli Diklaim Lebih Kompeten Dibanding ASN dan P3K, Kepala BPKAD Sindir DPRD Banten
Rina menjelaskan, aplikasi itu adalah publikasi dalam format artikel naratif dengan bahasa sederhana, yang diterbitkan minimal satu kali setiap triwulan.
Penyajian analisis dilakukan melalui deskripsi data dan indikator sosial, yang dilengkapi dengan penjelasan kontekstual untuk menggambarkan penyebab serta implikasi dari hasil analisis tersebut.
“Inovasi ini bertujuan untuk, menghadirkan informasi keuangan yang tidak hanya informatif, tetapi juga bermakna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan,” ujarnya.
Selain Angkasa, lanjutnya, BPKAD juga memperkenalkan Klinik Holistik sebagai layanan konsultasi terpadu, yang membantu masyarakat memahami informasi publik dengan pendekatan menyeluruh. Klinik Holistik, kini dilengkapi fitur pengembangan, di antaranya Layar BPKAD (Layanan Webinar).
“Ini adalah forum webinar bulanan yang terbuka untuk publik, dan perangkat daerah sebagai media edukasi, komunikasi, serta transparansi. Kegiatan ini mengusung prinsip open government dan public engagement dalam pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.
Sekretatis BPKAD Provinsi Banten Agus Setiyadi mengatakan, fitur pengembangan lainnya adalah Kumpulan Layanan Informasi Klinik (KLiK). Aplikasi ini, berupa buku saku panduan yang berisi kumpulan pertanyaan dan solusi dari permasalahan yang paling sering muncul (frequently asked questions) di Klinik Holistik.
Baca Juga: Barang Milik Daerah Pemprov Banten Kembali Dilelangkan Secara Daring
“KLiK dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat maupun perangkat daerah secara cepat dan praktis,” tuturnya.
“Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh badan publik di Provinsi Banten untuk semakin transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat, sejalan dengan visi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutupnya.
Sementara, PPID BPKAD Provinsi Banten Ucu Sastra mengatakan, selama ini pihaknya terus menyajikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, baik melakui aplikasi, media sosial, maupun media massa. Tindakan itu harus dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.
Selama melakukan rapat dengan KI Banten, kata dia, banyak hal yang disampaikan oleh pihaknya terkait keterbukaan informasi publik. “Para panelis melakukan penilaian terhadap kesiapan, kelengkapan, serta inovasi pelayanan informasi publik di lingkungan BPKAD,” imbuhnya. (adib)
