SATELITNEWS.COM, SERANG – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Banja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2026, oleh Pemprov Banten dan DPRD Banten molor.
Rencananya, pembahasan itu dilakukan di bulan Agustus kemarin, namun karena banyak dilakukan efisiensi anggaran dan keterlambatan review, pembahasan tersebut belum bisa dilakukan hingga saat ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan mengakui adanya keterlambatan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026 karena berbagai persoalan dan kendala.
Saat ini, pihaknya barus selesai menyerahkan dikumen Kebinakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dari Bappeda baru mengusulkan ke Dirjen Bangda, nanti kita menunggu hasil evaluasi Dirjen Bangda insya allah disampaikan Pak Gubernur ke DPRD,” katanya, Rabu (2/9/2026).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pwmprov Banten ini mengatakan, pembahasan bersama perubahan APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2026 seharusnya dilakukan pada bulan Agustus kemarin. Namun, hal itu belum bisa direalisasikan.
Baca Juga: Pemprov Banten Mulai Bahas Penataan Situ 7 Muara Pamulang
“Harusnya di bulan Agustus, tapi ada keterlambatan karena review dari inspektorat agak lama, karena ada efisiensi-efisiensi kemarin,” ujarnya.
Deden memastikan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Bangda Kemendagri, Gubernur Banten Andra Soni bakal segera menyampaikan nota APBD Perubahan kepada DPRD Banten untuk dilakukan pembahasan.
“Insya allah minggu ini kita sampaikan ke DPRD, mudah-mudahan September selesai pembahasan dan Oktober mulai penyusunan Raperdanya,” tandasnya.
Deden membocorkan, dalam KUA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2026 ada beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian, salah satunya efisiensi anggaran sebesar Rp400 miliar.
“Untuk tahun 2026 di KUA PPAS kita disekitar Rp400 miliar itu kita belum bicara pendapatan baru efisiensi, belanja modal Rp500 juta buat jalan, gedung, program Bang Andra tidak terganggu,” pungkasnya.
“Untuk PSU enggak dihilangkan, ada juga mungkin begini, salah satu aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ingin di daerah mereka yang belum tersentuh program bang andra ingin ada program itu,” tutupnya. (adib)
Baca Juga: Persaingan Kerja Makin Ketat, Belasan Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi
