SATELITNEWS.COM, LEBAK—Beberapa hari terakhir ramai di media sosial dugaan pemotongan anggaran Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3–TGAI) melalui jalur aspirasi di Kabupaten Lebak. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi sorotan pun memberikan klarifikasi ihwal peristiwa tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemotongan itu dilakukan anggota Komisi V DPR RI bidang Infrastruktur dan Transportasi, Akhmad Fauzi yang juga Ketua DPW PKB Banten yang meminta fee masif dari desa-desa penerima program.
P3–TGAI tahun anggaran 2025 dikenakan pungutan dengan kisaran Rp40 juta hingga Rp60 juta per desa, dari total anggaran Rp195 juta yang bersumber dari APBN melalui BBWSC 3 Banten. Jika ditotal, potensi pungutan bisa mencapai miliaran rupiah.
Sekretaris DPW PKB Banten, Umar dalam keterangannya membantah isu tersebut. Kata dia program P3-TGAI adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang sudah sepatutnya diterima melalui kelompok-kelompok dan anggaran masuk ke rekening kelompok tersebut. “Jadi isu pemotongan itu tidak benar, karena melalui mekanisme pencairan melalui masing-masing rekening kelompok penerima manfaat,” katanya di Rangkasbitung, Selasa (9/9/2025).
“Yang membawa aspirator itu mengusulkan program, yang mana program itu dibawa ka Dapil. Dalam rangka kebutuhan Dapil. Aspirator mengusulkan ke balai, selanjutnya diverifikasi. Soal pemotongan itu tidak ada, jika itu ada ini sudah mencederai program Presiden. Dan saya juga baru tahu mereka atau kelompok ini mendapatkan dana (sebesar 195 juta) dua tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen,” sambung Umar yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Banten.
Salah satu penerima manfaat Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Warunggung, Kabupaten Lebak, Daud Rizal mengatakan, sebagai penerima manfaat program tersebut sangat bagus untuk menyukseskan ketahanan pangan khususnya di Lebak. Soal isu pemotongan, dirinya mengaku menerima bantuan tersebut secara utuh.
“Kami sangat bersyukur karena masuk bagian dari program ini untuk mendorong ketahanan pangan. Dalam proses pembangunan ini tidak mudah, ada tahapan administrasi yang harus dipenuhi. Jadi tidak mudah,” tutur Daud. “Proses pembangunan ini masih berjalan. Jadi intinya, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka program pemerintah pusat ini patut kita dukung bersama,” tandasnya.(mulyana)
