SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR, dalam sebulan terakhir menuai perhatian banyak pihak. Kantor Staf Presiden (KSP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Pertamina pun menanggapi situasi yang memicu keresahan masyarakat ini.
Kepala KSP Muhammad Qodari menegaskan bahwa persoalan ini perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Menurutnya, isu kelangkaan relatif baru mencuat ke permukaan, sehingga butuh waktu untuk menganalisis akar masalahnya.
“Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini juga isu relatif baru muncul di media. Kita mau kaji, yang mudah-mudahan kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding,” ujar Qodari usai serah terima jabatan di kantornya, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, kebijakan impor BBM satu pintu yang saat ini dipegang Pertamina memang rawan menimbulkan efek samping. Karena itu, blind spot dari kebijakan tersebut harus diantisipasi sejak awal.
“Mudah-mudahan kita bisa membangun suatu mekanisme di mana blind spot itu bisa diidentifikasi sejak awal, sehingga tidak menjadi pro-kontra, kontroversi, atau kerugian di kemudian hari,” jelasnya.
Senada dengan KSP, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menekankan bahwa kelangkaan BBM perlu dilihat secara proporsional. Ia menilai kekosongan stok hanya terjadi di wilayah Jabodetabek, sementara secara nasional pasokan masih dalam kondisi aman.
Baca Juga: Subsidi BBM dan LPG Dipangkas, Belanja Negara Naik Jadi Rp4.106 T
“Secara nasional, stok BBM aman dan pemerintah sudah memberi ruang tambahan melalui kenaikan kuota. Namun kita juga harus memahami bahwa permintaan bisa melonjak tiba-tiba di daerah tertentu, sehingga distribusi butuh penyesuaian cepat,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (18/9).
Ia menjelaskan pemerintah telah memberi tambahan kuota impor BBM hingga 110 persen dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pasar dalam situasi normal.
Jika di lapangan masih ada SPBU swasta yang kekurangan stok, mekanisme pembelian base fuel dari Pertamina bisa menjadi solusi.
“Base fuel adalah bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa aditif. Swasta bisa tetap menambahkan aditif sesuai standar mutu dan karakteristik produknya, sehingga kualitas yang menjadi ciri khas merek tetap terjaga,” jelas Bambang.
Namun ia juga mengingatkan agar impor BBM tetap dikendalikan sesuai kebutuhan nasional agar tidak membebani ekonomi. “Pemerintah harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi stok BBM terjamin, di sisi lain impor tidak boleh menekan nilai tukar dan neraca perdagangan,” katanya.
Dari sisi eksekutif, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sudah memberi tambahan kuota impor BBM sebesar 110 persen pada 2025. Dengan begitu, setiap badan usaha swasta seharusnya tidak mengalami kesulitan pasokan. “Contoh perusahaan A, dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10 persen, berarti 1,1 juta. Artinya semua dapat,” terang Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).
Ia menambahkan bahwa energi adalah sektor strategis yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. “Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa, gimana,” katanya.
Baca Juga: Putus Ketergantungan Impor BBM, Program B50 Hemat Devisa Rp 177 Triliun
Jika ada badan usaha yang masih membutuhkan tambahan, ia mempersilakan untuk bekerja sama dengan Pertamina. “Kuotanya sudah kita kasih. Jadi, setiap swasta sudah dapat 110 persen. Kalau habis, silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” tegasnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa hingga saat ini belum menerima permintaan resmi pasokan dari SPBU swasta. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, memastikan perusahaan pelat merah itu siap memasok jika ada permintaan, namun sejauh ini belum ada komunikasi. “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” kata Roberth saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/9).
Pernyataan ini juga membantah rumor di media sosial yang menyebut Shell sempat membeli BBM dari Pertamina ketika produk Shell Super kembali dijual awal September. “Belum juga menjual BBM (ke SPBU swasta),” ujarnya.
Meski sempat kembali tersedia, stok Shell Super kembali menipis. Data per Minggu (7/9) menunjukkan 50 SPBU Shell di Jakarta masih menjual produk tersebut, tetapi jumlahnya merosot menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9). (rmg/san)
