SATELITNEWS.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni, mendengarkan curhatan sejumlah nelayan di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Selasa (23/9/2025). Para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten itu, curhat terkait pendangkalan, susahnya mendapatkan BBM, sampai jaminan BPJS Ketagakerjaan.
Andra Soni mengaku, akan segera menindaklanjuti berbagai curhatan para nelayan itu. Seperti soal kelangkaan BBM, akan ia sampaikan ke Pertamina, kemudian BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan persoalan pendangkalan yang itu merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Andra bersyukur, karena Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan, pada 2026 akan dilakukan normalisasi Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu. Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, BBWSC2 juga akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Cituis.
Ia menambahkan, aspirasi lain terkait pendidikan untuk para nelayan juga menjadi masukan bagi Pemprov Banten. Termasuk usul mengenai pengelolaan Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak.
“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPD HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani bersyukur aspirasi nelayan tersampaikan langsung kepada gubernur.
Baca Juga: Temui Gubernur Banten, Kapolda Sampaikan Ini
“Insya Allah, ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” tukasnya.
Bahkan, Wali Kota Serang Budi Rustandi, menyambut baik dialog gubernur dan nelayan. Ia menegaskan, siap bekerja sama dengan semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dialog ini sendiri menjadi yang pertama dirasakan oleh para nelayan seperti yang dirasakan oleh Padma dan Wawan dari Karangantu.
BeritaTerbaru
Keduanya, memanfaatkan dialog untuk menyampaikan aspirasi ke gubernur dan wali kota mulai dari akses solar bersubsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, serta pendangkalan muara pelabuhan. Termasuk soal legalisasi jaring apolo yang dinilai masih jadi perdebatan.
Usai berdialog, tampak Andra menyerahkan sejumlah bantuan sebagai jawaban atas keluhan nelayan. Bantuan diberikan berupa alat tangkap jaring insang untuk 10 kelompok nelayan, bubu naga, alat TED untuk 70 nelayan, paket sembako, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi 600 nelayan.
“Sementara itu, 3.500 nelayan lain akan menerima bantuan serupa melalui anggaran perubahan APBD 2025,” tukasnya.
Bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri bersifat pemberdayaan. Pada tahun pertama iuran penuh ditanggung pemerintah selama 12 bulan. Pada tahun kedua ditanggung 8 bulan, tahun ketiga 6 bulan. Lalu, pada tahun keempat diharapkan nelayan sudah bisa mandiri.
Baca Juga: Tahun Depan, Pemprov Banten Berkomitmen Perluas Program Banten Ramah
Selain itu, Andra juga meninjau monitor pelacakan posisi dan riwayat kapal hasil kerja sama Pemprov Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kapal nelayan dan pelayaran di perairan Banten.
Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana mengatakan, pihaknya akan menormalisasi sungai Cibanten sampai pelabuhan Karangantu sepanjang 2,9 kilometer yang akan dilaksanakan pada awal 2026 mendatang. Kondisi sungai tersebut mengalami pendangkalan dan menghambat aktivitas nelayan untuk berlayar.
“Tahun 2026, idealnya Januari sudah tender, mudah-mudahan bisa percepatan di lelang dini sehingga Januari sudah kontrak, mudah-mudahan bisa terencana sesuai dengan jadwal,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah menganggarkan biaya sebesar Rp35 Miliar untuk proses normalisasi sungai, anggaran tersebut dinilai masih belum cukup untuk menormalisasi sungai seutuhnya.
“Itu masih kurang, tapi perlu dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk menambah anggaran kami di pusat dengan berkomunikasi dengan pusat, untuk menyelesaikan semua permasalahan di Karangantu,” imbuhnya. (luthfi)
