SATELITNEWS.COM, SERANG – Kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten, terus dipantau. Tindakan itu sengaja dilakukan, agar tidak ada lagi abdi negara yang bekerja asal-asalan, karena bisa berdampak terhadap pemotongan tunjangan kinerja (Tukin).
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Pemprov Banten, Laili Barokah mengatakan, penilaian kinerja ASN merupakan hal yang harus dilakukan secara berkala agar tidak ada abdi negara yang bekerja asal-asalan, tetapi mendapatkan hak yang sama.
“Evaluasi jabatan merupakan upaya untuk menilai tingkat kesulitan, tanggung jawab, serta kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja,” katanya, Minggu (19/10/2025).
Di menerangkan, kegiatan evaluasi kinerja itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, dan akan berakhir pada Senin (20/10). Apabila ditemukan adanya abdi negara yang tidak memenuhi standar kinerja, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
“Evaluasi jabatan bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan jabatan ASN yang objektif dan adil, serta mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur,” tambahnya.
Dia menerangkan, hasil dari proses evaluasi ini akan menghasilkan dua komponen utama, yakni Kelas Jabatan (KJ) dan Nilai Jabatan (NJ). Penentuan kedua komponen tersebut didasarkan pada Informasi Faktor Jabatan (IFJ) yang diperoleh dari hasil analisis jabatan struktural maupun fungsional, serta wawancara dan data lapangan.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
“Hasil dari evaluasi itu akan menjadi dasar atau rujukan pemberian tukin dan lainnya. Karena apa yang didapatkan para pegawai harus sesuai dengan kinerja yang diberikan,” ujarnya.
“Penilaian yang didapat akan disampaikan kepada OPD terkait dan instansi terkait lainnya. Dengan begitu, pemberian tukin ASN dilakukan dengan basis kinerja, hasilnya nanti akan langsung kami sampaikan setelah selesai,” sambungnya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Bada Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Banten R. Fadhly Azhar mengatakan, kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut memberikan pemahaman yang penting bagi perangkat daerah, dalam menyesuaikan struktur jabatan dengan beban kerja dan tanggung jawab pegawai.
“Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPKAD,” imbuhnya. (adib)
