SATELITNEWS.COM,TANGERANG—Pembangunan turap di sepanjang Kali Angke diperkirakan belum dapat dipercepat pada tahun 2025 ini. DPRD Kota Tangerang menilai Pemkot Tangerang kemungkinan besar tidak mampu merampungkan pembebasan lahan pada tahun anggaran 2025, meski kegiatan tersebut telah masuk dalam rencana belanja daerah.
Indikasi keterlambatan terlihat dari progres yang masih berada pada tahap awal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang baru melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan kepada warga Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, dalam beberapa pekan terakhir. DPRD menilai waktu yang tersisa terlalu sempit untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi.
“Tahun ini sebenarnya sudah dianggarkan. Tapi melihat Dinas PUPR baru melakukan sosialisasi dan waktunya juga mepet, kemungkinan pembebasan lahan dilakukan pada 2026,” ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, Rabu (19/11/2025).
Rusdi menjelaskan, DPRD bersama Pemkot Tangerang tengah merampungkan pembahasan APBD 2026 yang juga memuat rencana pembebasan lahan di sejumlah titik strategis sepanjang Kali Angke. Salah satunya kawasan Perumahan Pinang Ria, Kecamatan Pinang, yang menjadi prioritas. “Kalau pembebasan lahannya sudah rampung, barulah BBWS Ciliwung–Cisadane bisa mulai membangun turap di sepanjang Kali Angke,” katanya.
Selain agenda jangka panjang, DPRD juga meminta Pemkot Tangerang dan Dinas PUPR memperkuat langkah penanganan cepat untuk mengurangi risiko luapan air saat musim hujan. Menurut Rusdi, normalisasi sungai harus dilakukan secara bersama antara Pemkot Tangerang dan BBWS.
“Kemarin warga kembali terdampak genangan. Karena itu kami mendorong normalisasi dilakukan bersama BBWS, supaya luapan Kali Angke ke permukiman bisa diminimalkan,” ujarnya. “Wilayah sekitar Kali Angke menjadi prioritas dalam pencegahan banjir.”
Baca Juga: Kerusakan Jalan Teuku Umar Karawaci Akhirnya Diperbaiki
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, membenarkan bahwa proses sosialisasi pembebasan lahan sedang berjalan sebagai langkah awal menuju pembangunan turap, pelebaran sungai, hingga rencana pembangunan promenade. “Sosialisasi pembebasan lahan sudah berjalan beberapa bulan terakhir sesuai arahan pemerintah pusat. Harapannya bisa direalisasikan pada tahun depan,” ujar Taufik.
Selain itu, Pemkot Tangerang bersama Dinas PUPR Provinsi Banten dan BBWS telah melakukan pengerukan di sejumlah titik sesuai kewenangan masing-masing, di antaranya: Bendungan Polor–Jembatan Merah: dikerjakan Pemprov Banten, Jembatan Merah–Ciledug Indah/Jembatan Hasyim Ashari: dikerjakan Pemkot Tangerang, Ciledug Indah–Graha Raya (Kluster Fortune): kewenangan Kementerian PUPR.
Taufik menyebutkan, pengerukan dan normalisasi sementara tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem akhir tahun. “Normalisasi ini akan berperan penting dalam menghadapi potensi banjir saat musim hujan,” katanya.
Ia menambahkan, pendangkalan Kali Angke kerap dipicu penyumbatan sampah, sehingga partisipasi masyarakat menjaga kebersihan sangat dibutuhkan. “Keberhasilan penanganan banjir mutlak membutuhkan dukungan seluruh warga Kota Tangerang,” tegasnya.
Dengan kombinasi pengerukan masif dan percepatan pembebasan lahan, Pemkot Tangerang berharap upaya pengendalian banjir di kawasan timur kota dapat semakin optimal dalam beberapa tahun ke depan. (mg01)
























