SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Tangerang tercatat mencapai angka 81 persen per tanggal 26 Desember 2025. Meski waktu efektif tahun anggaran tinggal menyisakan 3 hari, pemerintah merasa tetap optimis dapat melampaui target yang ditetapkan sebesar 90 persen.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan posisi laporan terakhir di penghujung tahun. Menurutnya, grafik penyerapan biasanya akan melonjak drastis di sisa waktu yang ada, terutama pada sektor belanja modal.
“Di akhir tahun ini mereka (OPD) harus menyampaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Khusus untuk LS konstruksi bangunan, dokumen penyelesaian seperti PHO (Provisional Hand Over) dan berita acara serah terima harus disiapkan. Biasanya di belanja modal ini akan naik signifikan di akhir-akhir,” ujar Ruta usai menjadi Pembina Apel, Senin (29/12/2025) pagi.
Ruta mengakui bahwa karakteristik penyerapan di dinas-dinas teknis cenderung lebih lambat dibandingkan dinas non-teknis. Hal ini disebabkan adanya prosedur pengecekan lapangan yang wajib dilakukan sebelum pencairan dana konstruksi dapat diajukan. Berbeda dengan penyerapan gaji pegawai yang siklusnya rutin dan lancar setiap awal bulan.
Menanggapi sisa waktu yang sempit, Ruta menegaskan telah memberikan instruksi melalui apel agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melengkapi administrasi administrasi. “Sesuai arahan Pak Wali, target tahun ini di atas 90 persen. Kami optimis bisa mencapainya karena kemarin saat hari libur pun saya cek beberapa OPD sedang menyiapkan proses pencairannya,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, realisasi serapan anggaran Kota Tangerang pada tahun sebelumnya berhasil menyentuh angka 94 persen. Guna memastikan target tahun ini tercapai, pihak Asda II melakukan monitoring kinerja secara berkala setiap bulan. “Kami terus melakukan monitoring bulanan dan melaporkannya kepada pimpinan. Dalam rapat evaluasi, setiap kendala yang dihadapi OPD akan dibahas untuk dicari solusinya,” tutup Ruta. (made)
Baca Juga: Tanpa APBD, Pemprov Banten Operasikan Pos Kesehatan Merah Putih
