SATELITNEWS.COM, LEBAK— Sakit hati dirasakan warga penghuni huntara di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak. Enam tahun usai bencana banjir bandang dan tanah longsor 2020 silam, mereka masih bertahan di tenda darurat.
Kondisi itu semakin menyayat, lantaran huntara yang mereka tempati berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kini sudah memiliki hunian tetap (huntap) dan infrastruktur jalan yang layak.
Erum dan Cicih, warga huntara Lebakgedong, mengaku lelah menunggu kepastian pemerintah. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bangunan terpal yang kini sudah lapuk dan bocor. “Geus bosen (sudah bosan). Sampai nunggu kiamat juga kayaknya kami bakal tinggal seperti ini. Tenda sudah buruk, bocor, diganti lagi dan lagi,” keluh Erum dan Cicih, Minggu (11/1/2025).
Perbedaan perlakuan antarwilayah itu membuat warga merasa diperlakukan tidak adil. Jalan di wilayah Bogor sudah diaspal hotmix dan mulus, sementara akses di huntara Lebak masih berupa tanah merah yang licin dan becek saat hujan. “Perasaannya sakit hati. Presidennya sama, tapi warganya beda. Di Jawa Barat sudah dibangunkan rumah dan jalannya bagus, sementara kami masih di tenda, jalannya licin dan merah,” ujarnya.
Warga mengaku harapannya kini semakin sederhana. Mereka tidak lagi menuntut rumah dibangun pemerintah, namun meminta bantuan uang agar bisa membeli rumah sendiri. “Tidak dikasih rumah juga tidak apa-apa, asal dikasih uang buat beli rumah. Yang rusak ringan saja dapat Rp25 juta, kami belum dapat apa-apa,” kata Cicih.
Bahkan, warga menyebut pernah diajak menetap di wilayah Bogor karena kondisi hidup yang jauh lebih layak. “Kalau tidak diurus Banten, mending ikut ke Bogor saja,” ucapnya.
Baca Juga: Penghuni Huntara di Lebak Cuma Ingin Hidup Layak
Hal senada disampaikan Ketua RT 01 RW 02 Desa Banjarsari, Ajum. Ia menegaskan, kondisi infrastruktur di huntara Lebak tertinggal jauh dibanding wilayah Bogor yang berbatasan langsung. “Kalau jalan di Jawa Barat sudah hitam beres, di Banten masih merah. Mudah-mudahan warga Banten juga bisa hidup di lingkungan yang layak, rumah layak, jalan layak,” katanya.
Ajum menyebutkan, jumlah warga yang masih bertahan di huntara mencapai 104 kepala keluarga. Sebagian warga lainnya terpaksa pindah ke RT lain karena kondisi huntara yang tidak lagi layak huni. “Selama enam tahun ini jalannya masih merah dan becek. Bangunan dari terpal juga sudah banyak yang bocor,” jelasnya.
Terkait relokasi maupun pembangunan huntap, Ajum mengaku belum ada kejelasan dari pemerintah. Lokasi yang direncanakan pun hingga kini belum diratakan. “Terakhir pemerintah datang itu Wakil Bupati Lebak. Waktu itu dijanjikan akan segera dibangun, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” katanya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen pemerintah dalam penanganan korban bencana. Enam tahun hidup di huntara, sementara wilayah tetangga sudah menikmati huntap dan infrastruktur layak, menjadi potret ketimpangan yang kian mencolok. Warga menegaskan, mereka tidak butuh janji baru, melainkan tindakan nyata agar tragedi kemanusiaan pascabencana ini tidak terus berlarut tanpa kepastian. (mulyana)




























