SATELITNEWS.COM, TANGSEL–Isu pemerasan yang menyeret nama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mencuat di media sosial pasca aksi demonstrasi terkait persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pada Kamis (8/1/2026) lalu.
Isu tersebut beredar dalam bentuk tangkapan layar percakapan yang menarasikan adanya permintaan uang kepada pejabat agar aksi demo dibatalkan. Pesan itu menarasikan Ketum BEM UMJ yakni Iqbal meminta sejumlah uang.
“Apakah bapak kenal dengan lkbal ketua bem umj yang tertanda tangan dalam surat di atas, lkbal sering pengen demo mulu, tapi setelah nego, demo bisa gak jadi,” tulis pesan berantai tersebut.
Dalam pesan yang beredar, disebutkan adanya pihak yang mengatasnamakan mahasiswa dan mengklaim bahwa setiap rencana aksi demonstrasi dapat dibatalkan setelah negosiasi dengan sejumlah pejabat.
Bahkan, dalam pesan tersebut tertulis adanya permintaan uang dengan nominal puluhan juta rupiah, termasuk dugaan permintaan Rp50 juta yang kemudian disebut turun menjadi Rp20 juta agar aksi tidak dilaksanakan. Pengirim pesan juga menyebutkan penggunaan kop surat UMJ dalam komunikasi tersebut.
“Dan hari ini mau demo, masalahnya setiap mau demo, suka minta uang ke pejabat yang mau dia demo,, puluhan juta, sekarang demo terkait sampah, tapi semalam minta uang 50 jt, demo gak jadi kalau ada uang itu, trus turun menjadi 20 juta,” tulisnya lagi.
Baca Juga: Hingga Hari Keempat, Kebakaran Tumpukan Sampah di Pinang Belum Padam
“Tapi permintaan kali ini ditolak permintaannya, gak tahu nih, karena permintaan uangnya ditolak, apakah demo jadi atau tidak, saya jadi malu, karena kop surat pake umj,” lanjut pesan yang dikirim pada pukul 20.54 WIB.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ, Iqbal Ramdani dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa narasi pemerasan yang beredar adalah tidak benar dan merupakan bentuk framing.
BeritaTerbaru
“Kita bisa pastikan bahwa itu semua adalah hoaks, itu semua adalah framing. Siapa yang mem-framing ini masih menjadi pertanyaan sebenarnya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/1).
Iqbal menjelaskan, pesan dalam tangkapan layar itu rupanya telah beredar di lingkup petinggi UMJ pada hari pelaksanaan aksi. Bahkan, dirinya sudah dimintakan klarifikasi oleh pihak kampus sebanyak tiga kali.
Menurut Iqbal, isu tersebut diduga sengaja dihembuskan untuk melemahkan dan memecah belah gerakan mahasiswa yang tengah mengkritisi persoalan sampah di Tangsel.
“Bahasanya kan kalau di media kan disebutkan nominalnya 50 juta, dan kita bisa pastikan itu semua hoaks. Jadi itu merupakan satu framing, kalau kita melihat ini menjadi satu cipta kondisi untuk memecah belah gerakan saja,” katanya.
Baca Juga: Kasus RT Jadi tersangka Usai Tegur Warga Bakar Sampah, Benyamin Minta Proses Hukum Dijalani
Atas isu itu juga, pihak kampus telah meminta klarifikasi beserta dengan kehadiran perwakilan Pemkot Tangsel pada, Senin (12/1).
“Kita sudah melakukan bentuk mediasi juga, ada Pemkot Tangsel juga hadir ke kampus. Dan kita melakukan sebuah klarifikasi bahwasannya kita enggak mengambil atau bahkan bahasanya memeras untuk minta Rp50 juta,” ucapnya.
Di sisi lain, Iqbal mengakui adanya pertemuan dengan seseorang yang mengaku sebagai utusan dari Dinas Sosial Pemkot Tangsel. Pertemuan tersebut terjadi pada hari pelaksanaan aksi 8 Januari, tepatnya pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Namun ia menegaskan tidak ada unsur ancaman maupun permintaan uang dalam pertemuan tersebut.
“Dan orang yang saya temui ini mengaku sebagai utusan daripada Dinsos, walaupun setelah dicari tadi belum ada, belum ketemu lah nama orang tersebut. Yang sampai hari ini belum boleh dipublikasikan namanya kan, kurang lebih begitu,” bebernya.
Iqbal menyampaikan bahwa pria itu meminta agar aksi demo dapat dialihkan ke kegiatan lain.
“Dari orang tersebut memang meminta apakah bisa nih kegiatan demo ini diubah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya jelaskan, walaupun memang mau saya meminta audiensi terbuka dari wali kota dan wakil wali kota untuk bisa memberikan langkah-langkah strategis di halaman Pemkot,” jelasnya.
“Saya nggak mau audiensi ini ada di ruangan yang itu menjadi eksklusif. Yang seharusnya permasalahan sampah yang dirasakan sama semua orang ini harus dibahas secara inklusif, kan kurang lebih begitu,” sambungnya. (eko)
