SATELITNEWS.COM, LEBAK–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak segera mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membiayai pematangan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Desakan itu disampaikan menyusul belum jelasnya peran dan kepastian anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten hingga saat ini.
Kepala BPBD Lebak, Sukanta, mengatakan kondisi di lapangan menuntut langkah cepat pemerintah daerah tanpa harus terus bergantung pada bantuan provinsi maupun pusat. Menurutnya, hingga kini belum ada kajian maupun kepastian anggaran, khususnya untuk pematangan lahan.
“Karena saya tahu kondisi di lapangan, saya sampaikan agar Pemkab segera menganggarkan mulai dari CAT NPI sampai pematangan lahan. Jangan mengandalkan provinsi dan pusat, karena sampai hari ini belum ada kajian, terutama untuk pematangan lahan,” kata Sukanta, usai menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Lebak, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, sembari tetap mendorong dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak harus segera melakukan aksi nyata agar pembangunan huntap tidak terus berlarut-larut. Sukanta mengungkapkan, pemerintah provinsi sebelumnya melalui Perkim sempat menganggarkan pematangan lahan sekitar Rp400 juta per hektare. Namun, berbalik realisasi di lapangan. “Kalau mengacu hitungan itu, saya kira pematangan lahan tidak akan lebih dari Rp 3 miliar sudah bisa selesai,” ujarnya.
Terkait penarikan alat berat oleh Pemerintah Provinsi Banten, Sukanta menjelaskan bahwa alat tersebut sebelumnya hanya digunakan untuk kegiatan line clearing atau pembersihan lahan, sekaligus pemetaan. Setelah proses pemetaan selesai, alat berat tersebut kemudian ditarik kembali. “Posisinya kemarin hanya line clearing. Karena pemetaan lahannya sudah selesai, ya alatnya ditarik kembali,” jelasnya.
Sukanta juga menyoroti belum jelasnya kontribusi Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan banjir dan pembangunan huntap di Lebak. Ia mengaku telah mengirimkan surat resmi agar provinsi segera menganggarkan TTP dan pematangan lahan, namun hingga kini belum ada jawaban. “Belum, enggak jelas. Sampai hari ini belum ada jawaban. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.
BeritaTerbaru
Ia menyebutkan, saat ini terdapat dua sumber anggaran yang berpotensi membiayai pembangunan huntap, yakni dari Kementerian PKP dan BNPB. Namun menurutnya, harus ada fokus dan kepastian agar pembangunan tidak kembali tersendat. Sukanta juga membandingkan dengan Kabupaten Bogor yang dinilai lebih cepat merealisasikan pembangunan huntap karena ditopang APBD yang besar.
“Bogor APBD-nya besar, sekitar Rp12 triliun, jadi mereka tidak terlalu bergantung pada pusat. Wajar kalau huntap bisa cepat dibangun. Lebak kondisinya berbeda, masih sangat membutuhkan bantuan pusat dan provinsi,” pungkasnya.
Sementara, Asisten Daerah (Asda) III Setda Lebak, Rahmat, menambahkan bahwa saat ini Pemkab Lebak terus melakukan koordinasi lintas pihak serta melengkapi administrasi yang masih kurang agar proses pembangunan huntap dapat segera direalisasikan. “(Huntap Mandeg) Minimnya koordinasi dan mungkin ada administrasi yang belum lengkap itu yang sedang kita kejar agar segera terpenuhi semuanya. Untuk lahan itu sudah sertifikat namun masih di BPN,” tandasnya. (mulyana)
