SATELITNEWS.COM, LEBAK–Enam tahun pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kecamatan Lebakgedong pada 2020, harapan ratusan warga untuk menempati hunian tetap (huntap) kembali mengemuka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 miliar untuk memulai pematangan lahan huntap bagi para korban bencana tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan anggaran sebesar Rp2,08 miliar disiapkan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan teknis pematangan lahan yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Pergeseran anggaran mulai kita lakukan. Sesuai pengajuan dari PUPR yang sudah menghitung kebutuhan sekitar Rp2 miliar 80 juta,” ujar Halson, Minggu (18/1/2026).
Saat ini, lanjut Halson, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak tengah memproses seluruh tahapan administrasi yang dibutuhkan. Pemkab menargetkan pekerjaan pematangan lahan huntap seluas 5,4 hektare dapat mulai dilaksanakan pada 26 Januari 2026, sepanjang proses lelang berjalan lancar.
“Kalau semuanya lancar dan lelang tidak ada kendala, mudah-mudahan tanggal 26 sudah bisa berjalan. Sesuai arahan Pak Bupati, lahan ini harus segera dimatangkan sebagai dasar pembangunan huntap,” katanya.
Namun demikian, Halson belum dapat memastikan apakah Pemkab Lebak akan kembali mengalokasikan anggaran tambahan guna mempercepat pembangunan hunian layak bagi ratusan kepala keluarga yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara (huntara).
Ia mengakui, ruang fiskal daerah tahun ini cukup terbatas seiring adanya pemotongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. “Nanti kita lihat kemampuan keuangan daerah. Tahun ini transfer daerah dipotong Rp118 miliar. Itu angka yang besar bagi Kabupaten Lebak,” pungkasnya.
Baca Juga: Direvisi, Jam Kerja ASN Lebak Dimulai Pukul 06.30 WIB
Sementara, kondisi warga di huntara Lebakgedong masih jauh dari kata layak. Sebanyak 221 kepala keluarga hingga kini masih bertahan di hunian darurat berbahan bambu dan terpal dengan lantai tanah merah. Setiap kali hujan turun, rasa dingin dan cemas menjadi bagian dari keseharian mereka akibat atap bocor dan bangunan yang kerap rusak diterpa angin kencang.
Ketua RT 01 RW 02 Desa Banjarsari, Ajum, menyebutkan sebanyak 104 kepala keluarga masih bertahan di wilayahnya. Sebagian warga lainnya terpaksa pindah ke RT lain karena kondisi huntara yang semakin tidak layak huni. “Sudah enam tahun kami di sini. Jalannya masih tanah merah, kalau hujan becek. Bangunan dari terpal juga sudah banyak yang bocor,” tuturnya.
BeritaTerbaru
Warga berharap, rencana pematangan lahan huntap ini benar-benar menjadi titik awal penyelesaian persoalan hunian pascabencana yang selama ini mereka tunggu, sehingga kehidupan yang lebih aman dan layak dapat segera terwujud. (mulyana)
