SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasari, Kota Tangerang, resmi beroperasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di tengah klaim peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan jangkauan layanan serta ketergantungan pada relawan menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini.
SPPG Sukasari saat ini melayani sekitar 2.900 hingga 3.000 penerima manfaat yang terdiri atas siswa SMPN 16 Kota Tangerang dan SMKN 4, guru, serta tenaga kependidikan. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat Kota Tangerang secara keseluruhan, terutama bagi kelompok rentan.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menyebut kehadiran SPPG sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi. Namun, ia juga mengakui bahwa cakupan layanan SPPG di Kota Tangerang belum maksimal.
“Jumlah SPPG memang terus diperluas, tetapi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).
SPPG Sukasari juga melayani sekitar 100 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Angka tersebut dinilai masih minim jika dibandingkan dengan potensi jumlah kelompok rentan di wilayah padat penduduk seperti Babakan.
Dari sisi operasional, Kepala SPPG Sukasari, M. Ghazy A, mengungkapkan bahwa dapur MBG telah berjalan sejak 8 Januari 2026, meski peluncuran resmi baru dilakukan belakangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya relawan dapur.
Baca Juga: Kemenkeu Kucurkan Bantuan Bagi 490 Daerah, Ini Respons Pemkot Tangerang
“Relawan kami sebagian besar ibu rumah tangga yang terbiasa memasak dalam skala kecil. Ketika harus menyiapkan hampir 3.000 porsi per hari, tentu membutuhkan proses adaptasi,” kata Ghazy.
Saat ini, SPPG Babakan mengandalkan 47 relawan dapur dari total 50 tenaga kerja. Seluruh relawan berasal dari warga sekitar dengan latar belakang ekonomi desil 1 dan 2.
Ketergantungan pada relawan ini menimbulkan pertanyaan terkait keberlanjutan operasional, terutama jika beban kerja meningkat atau terjadi penambahan penerima manfaat.
Meski pihak pengelola menyatakan seluruh fasilitas telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan terhadap kualitas pangan menjadi sorotan, mengingat isu keamanan makanan program serupa sempat mencuat di daerah lain. Pengelola menegaskan penerapan standar operasional prosedur (SOP) sebagai langkah pencegahan.
“Kami menerapkan SOP ketat, mulai dari seleksi kesehatan relawan, penyusunan menu oleh ahli gizi, hingga pengawasan bahan pangan dari pemasok,” ujar Ghazy.
Menu MBG disusun dengan sistem siklus dua mingguan dan melibatkan pemasok, termasuk pelaku UMKM setempat. Namun, keterlibatan UMKM tetap dibatasi oleh standar kualitas dan gizi yang ditetapkan, sehingga tidak semua pelaku usaha lokal dapat terakomodasi.
Dalam skema distribusi, makanan basah disalurkan setiap hari kepada siswa dan tenaga pendidik, sementara kelompok 3B hanya menerima distribusi dua kali dalam sepekan. Pola ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan dan kesinambungan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan.
Baca Juga: Realisasi PAD Lampaui 100 Persen, Maryono Minta Jangan Membebani Masyarakat
Menjelang bulan Ramadan, SPPG Sukasari memastikan program MBG tetap berjalan dengan mengganti makanan basah menjadi makanan kering. Distribusi juga akan disesuaikan dengan jadwal sekolah dan dilakukan secara rapelan pada hari libur.
“Program tetap berjalan, hanya jenis makanannya yang disesuaikan,” kata Ghazy.
Meski diharapkan mampu menjadi solusi pemenuhan gizi, keberadaan SPPG Sukasari masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan jangkauan, ketergantungan pada relawan, hingga efektivitas distribusi bagi kelompok rentan.
Tanpa evaluasi berkala dan penguatan dukungan sumber daya, program ini berpotensi belum optimal menjawab persoalan gizi masyarakat secara menyeluruh. (made)
