SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Hampir satu bulan air tak kunjung surut di Kompleks Basecamp, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai lingkungan hunian relatif elit itu kini berubah menjadi genangan luas setiap kali hujan turun.
Ironisnya, saat Pemerintah Kota Tangerang fokus menangani banjir di sejumlah titik lain, warga Basecamp justru harus bertahan dengan air yang menggenang berpekan-pekan tanpa kepastian penanganan menyeluruh.
Banjir di wilayah RT 05/RW 06 Kompleks Basecamp telah berlangsung sejak pertengahan Desember 2025. Hingga awal Februari 2026, genangan air masih bertahan, bahkan di beberapa titik mencapai jalan lingkungan dan masuk ke rumah warga.
Kondisi ini memicu keluhan masyarakat dan mendorong Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, turun langsung ke lokasi banjir pada Selasa (3/2/2026) untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mencari jalan keluar.
Andri mengatakan, Kompleks Basecamp menjadi titik banjir terakhir di Kota Tangerang yang surutnya relatif paling lama. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi kontur wilayah yang rendah serta kompleksitas status aset. “Ini menjadi titik terakhir banjir yang surutnya agak lama. Secara kontur memang rendah, tapi penurunan volume air juga hasil kerja teman-teman PU dan satgas kecamatan,” kata Andri.
Ia memastikan DPRD bersama Pemkot akan mendorong langkah konkret pascabanjir. Mulai dari normalisasi saluran air hingga revitalisasi dua embung besar yang berada di dalam kompleks. “Dua embung ini bisa jadi modal penting untuk penanganan banjir ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Minta Penanganan Banjir Wilayah Timur Diprioritaskan Tahun Ini
Lebih jauh, Andri menegaskan persoalan Basecamp menjadi ujian kolaborasi antarlembaga, mengingat banyak aset kementerian berada di wilayah Kota Tangerang namun tetap dihuni warga kota. “Ini pembuktian bahwa proses kolaborasi, proses pentahelix membangun kota bisa berjalan. Aset kementerian tetap harus dilayani karena penghuninya warga Kota Tangerang,” katanya.
Terkait komunikasi dengan kementerian, Andri optimistis tidak akan menemui hambatan berarti. Ia meyakini pendekatan komunikasi Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Wali kota Tangerang Sachrudin dapat membuka ruang intervensi teknis yang dibutuhkan. “Dengan pendekatan rekayasa teknologi, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tinggal proses perizinan dari kementerian memberi ruang kepada Pemkot untuk intervensi teknis,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Bagi warga perumahan Basecamp Jurumudi, kunjungan wakil ketua DPRD dan jajaran pemerintah menjadi harapan baru agar banjir yang telah menjadi rutinitas tahunan tidak lagi menjadi nasib yang harus diterima. Mereka menunggu bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata agar air yang menggenang berbulan-bulan tidak kembali terulang di musim hujan berikutnya.
Sekretaris Camat Benda, Agung Pujarama, menyatakan pemerintah kecamatan telah menginventarisasi sejumlah opsi penanganan banjir bersama DPRD, dinas teknis, dan unsur kelurahan. “Alhamdulillah hari ini kita dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Pak Andri S. Permana, Dinas PU, unsur kelurahan, RT dan RW untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Agung menyebut, setidaknya ada tiga opsi yang dapat ditempuh. Pertama, normalisasi kanal banjir di kawasan Basecamp. Kedua, normalisasi saluran air secara menyeluruh dan komprehensif. Ketiga, dorongan administratif dan dukungan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik aset.
“Posisi Basecamp ini masih aset Kementerian Perhubungan. Tentu Pemkot perlu dukungan dari kementerian untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan, karena masyarakatnya tetap warga Kota Tangerang,” katanya. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi lintas lembaga agar persoalan banjir tidak berlarut-larut. “Kami berharap terbangun kolaborasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk peran serta masyarakat melalui kerja bakti,” ujarnya.
Baca Juga: RDP Penanganan Bencana, Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Kritisi Langkah OPD
Ketua RT 05/06, Afandi, mengatakan banjir mulai terasa sejak pertengahan Desember dan hingga kini belum sepenuhnya surut. Menurutnya, persoalan utama bukan semata curah hujan tinggi, melainkan kondisi kontur wilayah dan sistem drainase yang tidak lagi mampu menampung debit air. “Sekitar pertengahan Desember sudah mulai terasa banjir di belakang. Kalau dihitung, ini sudah lebih dari sebulan,” kata Afandi saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan, posisi drainase di dalam kompleks lebih rendah dibandingkan saluran air di luar kawasan. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas dan frekuensi tinggi, air tidak dapat mengalir keluar dan justru tertahan di dalam lingkungan permukiman. “Terrain drainase kita lebih rendah dari luar. Jadi air mandek, tidak bisa mengalir keluar. Ditambah frekuensi hujan yang tinggi, akhirnya air menggenang,” ujarnya.
Afandi menyebut, dalam kunjungan tersebut, DPRD bersama dinas teknis melihat langsung kondisi drainase dan waduk yang berada di dalam kompleks. Waduk yang berfungsi sebagai penampung air kini berada dalam kondisi penuh, bahkan sejajar dengan permukaan saluran drainase. “Peran waduk sebenarnya ada, tapi sekarang volumenya penuh dan sejajar lebih dengan drainase. Jadi aliran air tidak berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, di kawasan tersebut sebenarnya telah tersedia dua sumur pompa dengan empat unit pompa air yang masih aktif bekerja. Namun, dengan intensitas hujan yang tinggi dan perbedaan elevasi wilayah, pompa tersebut dinilai belum cukup optimal. “Pompa terus bekerja, cukup bagus. Tapi kalau hujannya sering, tetap muncul kendala banjir karena leveling kita memang lebih rendah,” jelas Afandi.
Masalah menjadi semakin kompleks karena waduk dan fasilitas umum di kawasan Basecamp masih berstatus aset Kementerian Perhubungan. Sementara itu, rumah-rumah di sekitarnya telah menjadi milik warga. “Waduk ini aset Kementerian Perhubungan. Fasilitas umum masih aset kementerian, sementara perumahannya sudah milik warga,” katanya.
Afandi berharap ada kolaborasi yang lebih baik antara Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Perhubungan agar pemanfaatan aset dapat memberi kenyamanan bagi warga. “Harapan saya kolaborasi Pemda dan kementerian bisa terjalin baik. Dengan frekuensi hujan seperti sekarang, warga sangat terdampak. Kalau aset ini bisa dimanfaatkan bersama, tentu warga akan lebih nyaman,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua RW 06 Jurumudi, Erhansyah. Ia menyebut sedikitnya 15 kepala keluarga terdampak langsung banjir berkepanjangan di wilayah tersebut. Jika dihitung jumlah jiwa, sekitar 70 orang harus hidup dalam kondisi tidak nyaman akibat genangan air yang tak kunjung surut. “Data dari catatan Pak RT, hampir ada 15 KK yang terdampak. Kalau dihitung manusianya, hampir 70 orang,” kata Erhansyah.
Menurutnya, banjir di kawasan Basecamp atau yang kerap disebut warga sebagai wilayah “Biskem” bukan persoalan baru. Masalah serupa telah terjadi berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi permanen. “Keluhan warga sampai sekarang masih sama. Bagaimana caranya supaya banjir ini tidak lagi terjadi. Karena dari tahun sebelumnya juga permasalahannya sama,” ujarnya.
Erhansyah menilai, percepatan normalisasi kali dan saluran air menjadi langkah mendesak untuk menurunkan volume genangan. Selain itu, ia menyoroti adanya saluran drainase yang seharusnya mengarah ke kawasan Duta, namun tertutup pada bagian crossing. “Harapan saya crossing yang ditutup itu bisa dibuka, supaya dua aliran drainase bisa berjalan berdampingan. Sekarang hanya satu yang berjalan, jadi volume air tidak maksimal keluar,” jelasnya.
Ia juga menggambarkan dampak hujan dengan durasi tertentu. Jika hujan ringan, air hanya menggenang di saluran. Namun bila hujan berlangsung sekitar satu jam, air bisa meluap ke jalan bahkan masuk ke rumah warga. “Kami berharap kementerian bisa bersinergi dengan Pemkot untuk menangani banjir di wilayah Biskem ini,” kata Erhansyah. (ari/made)
