SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, terpilih sebagai Kota Pilot Project dalam Percepatan Digitalisasi Arsip Kepegawaian melalui Aplikasi Document Management System (DMS), yang diselenggarakan oleh Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung.
Dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kota Serang menjadi percontohan dalam implementasi program tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Murni mengungkapkan, pada tanggal 29 Desember 2025, pihaknya telah menyelesaikan implementasi manajemen talenta untuk sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Serang.
“Di tahun 2025, kami baru menyelesaikan implementasi manajemen talenta melalui profiling sebanyak 1.152 ASN. Sisanya belum. untuk itu kami meminta support dari pemerintah pusat,” kataanya, usai sosialisasi dan pendampingan percepatan digitalisasi arsip kepegawaian di Aula Lantai 1 Setda Kota Serang, Rabu (4/2/2026).
Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong percepatan digitalisasi dengan mengumpulkan Kasubag Umum dan Kepegawaian dari setiap OPD untuk menyinkronkan langkah.
“Perkembangan hingga tanggal 3 Februari 2026 sudah meningkat signifikan mencapai 57%. Target kami selesai maksimal pada bulan Maret tahun ini,” ungkap Murni.
Baca Juga: 1.800 Masker Gratis Dibagikan Kepada Pengendara di Kota Serang dan Cilegon
Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa digitalisasi arsip kepegawaian tidak hanya menjadikan kota ini sebagai inspirasi bagi daerah lain, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk menangkal praktik jual beli jabatan.
Bahkan, Kota Serang baru-baru ini menerima kunjungan studi banding dari pihak daerah Lampung untuk melihat langsung implementasi kegiatan dan manajemen talenta yang dilakukan.
“Kedepan penetapan posisi akan disesuaikan dengan kinerja ASN. Jika ditemukan masalah pada posisi tertentu, BKN akan melakukan evaluasi selama enam bulan dan dapat melakukan pergantian tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri karena data sudah terintegrasi secara online,” jelas Budi. (luthfi)
