SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, sukses melaksanakan puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Senin (9/2/2026). Perayaan tersebut, dihadiri berbagai kalangan, mulai dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, hingga tokoh masyarakat dan tokoh pers Nasional.
Pada puncak perayaan itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan, peran pers dalam dunia pemerintahan dan masyarakat sangat penting, karena menjadi salah satu kontrol sosial.
Artinya, wartawan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara utuh kepada publik, terkait berbagai kebijakan pemerintahan dan lainnya.
Selama ini, kata Andra, Pemprov Banten terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua wartawan di Banten. Tindakan itu dilakukan, agar masyarakat mengetahui program pemerintah, serta pemerintah bisa mengetahui kekurangan dari kebijakan yang diambil melalui kritik konstruktif oleh pers.
“Pemprov berharap, HPN menjadi momentum penguatan kepercayaan kolaborasi. Pers merupakan mitra strategis, membutuhkan pers yang kuat dan menjunjung kebebasan, dan menyampaikan informasi secara utuh,” kata Andra, Senin (9/2/2026).
Andra mengakui, keberadaan pers di dunia digital dan moderenisasi tidak mudah, karena harus bersaing dengan kemajuan teknologi dan Artificial Intelligence (AI) dan Media Sosial (Medsos). Namun, hal itu tidak lantas menjadi penghalang penyampaian informasi kepada masyarakat luas.
Baca Juga: Gubernur Andra Doakan Lima Jurnalis dan Kru Kapal yang Hilang di Perairan Selat Sunda
“Ditengah serangan AI dan transformasi digital, pers sebagai simpul strategis dalam informasi digital, pers penjaga kebenaran, pengurai kompleksitas dan lainnya, karena itu HPN menjadi momentum penguatan pers sebagai penjaga keadilan publik,” ujarnya.
Andra mengajak kepada semua wartawan di Provinsi Banten, agar bisa terus mengawal program pembangunan disemua wilayah, serta menyampaikan kritik terhadap program kerja atau pembangunan.
Tindakan itu dilakukan, sebagai upaya menjaga pemerintahan agar tidak melakukan kesalahan fatal.
“Tentunya kritik dan saran yang disampaikan melalui prodak jurnalistik, akan menjadi perhatian kami semua, karena wartawan atau pers merupakan salah satu pilar penting pemerintahan,” tambahnya.
Penanggungjawab acara HPN 2026 yang juga Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir mengatakan, wartawan memiliki tugas penting dan strategis dalam mengawal arah kebijakan dan pembangunan pemerintah. Oleh karena, para kuli tinta tersebut sebagai pilar demokrasi di Indonesia.
“Momentum ini, menjadi refleksi Pers mengawal perjalanan sejarah dari masa ke masa. Pers memiliki nilai perjuangan dan memiliki komitmen, selalu menampilkan gagasan kebangsaan, dan mengobarkan semangat pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
“Pers bukan tumbuh diruang hampa, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, mengawal ketertiban umum, dan lainnya. Pers bukan hanya industri informasi, tetapi bagian dari pembangunan demokrasi,” timpalnya.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini, mengingatkan kepada para kuli tinta agar terus memegang kode etik jurnalistik ketika menjalankan tugas sebagai wartawan.
Tindakan itu harus dilakukan, karena profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tenteng Pers.
“Kode etik jurnalistik menjadi pembeda, dan dituntut bekerja profesional, akurat dan berimbang. Wartawan hidup dalam kewaspadaan, bukan takut kekuasaan, tetapi takut keliru menyampaikan informasi, karena takut menyesatkan,” pungkasnya.
Dia menilai, tantangan pers kedepan sangat berat, karena banyak variabel, model bisnis berubah, sementara tuntutan warga terkait akurasi sangat tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi dan profesi wartawan, agar bisa terus menjalankan tugas secara profesional.
“Selain itu, konsolidasi dan transformasi bisnis media agar mampu bertahan dan tumbuh diera digital, kolaborasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat dalam menciptakan berita yang sehat,” tuturnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada para kepala daerah agar tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan. Hal itu karena, produk jurnalistik merupakan hasil kerja wartawan di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.
“Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan hal negatif. Disitulah pers berperan sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa, dan sebagai penjaga hati nurani,” imbuhnya. (adib)
