SATELITNEWS.COM, SERANG – Masih terjadinya kenaikan sembako, dan komoditas lain di semua pasar di Provinsi Banten, mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPRD Banten Eko Susilo.
Dia menilai, kebijakan Pemprov Banten masih terlalu lemah, karena dinilai gagal menekan dan mengendalikan harga kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 2026.
Eko menilai, kenaikan sejumlah komoditas di pasaran merupakan persoalan klasik, karena selalu terjadi setiap tahun menjelang dan selama Ramadan. Seharusnya, persoalan tersebut bisa tertangani dengan cepat, karena selalu terjadi.
“Kenaikan harga di pasaran, seperti yang terjadi di lapangan merupakan situasi klasik menjelang Ramadan, karena permintaan meningkat drastis,” katanya, Rabu (18/2/2026).
Eko menilai, kebijakan yang diterapkan Pemprov Banten dalam upaya menekan kenaikan dan mengendalikan harga, masih lemah. Karena kenyataan di lapangan, masih terjadi kenaikan harga dan memberatkan masyarakat, ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil.
“Peran Pemrov Banten seharusnya menjadi penyeimbang, dengan dilakukannya operasi pasar dan memastikan tidak ada penimbunan,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Eko mengaku, selama ini pihaknya terus menyampaikan kepada Pemprov Banten, agar bisa mengendalikan harga sebelum dan selama Ramadan. Akan tetapi, hingga saat ini Pemprov Banten belum bisa melaksanakan dengan baik apa yang disampaikan itu.
“Kalau DPRD gak kurang-kurang kita meminta OPD terkait, apalagi kami dari komisi dua karena memang seharusnya ini bisa di kendalikan. Karena bukan rahasia umum setiap menjelang Ramadhan dan lebaran harga selalu naik,” ujarnya lagi.
Selain itu, Eko juga mengaku selalu menyampaikan kepada aparat penegak hukum (APH), agar melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penimbunan barang dan menaikan harga secara sepihak. Akan tetapi, hal itu belum bisa dilaksanakan dengan baik dan penimbunan masih terjadi.
“Ini juga selalu kita tekankan, disetiap rakor dengan OPD dan instansi terkait. Tetapi ya kenyataannya, harga-harga masih mengalami kenaikan,” tukasnya.
Eko menyarankan, agar Pemprov Banten melakukan Operasi Pasar (OP) selama bulan Ramadan, agar bisa menekan kenaikan sejumlah komoditas. Terlebih, hingga saat ini ketersediaan pasokan pangan di Banten melimpah, dan tidak kekurangan.
“Selama anggarannya ada, kenapa tidak. Karena dengan operasi pasar, paling tidak bisa menekan harga agar tidak terus merangkak naik,” tuturnya.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
Sebelumnya diberitakan, Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pangan Provinsi Banten kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar di Banten, Selasa (17/2/2026). Hasilnya, harga cabai merah kerinting masih tinggi, yaitu Rp100 ribu per kilogram.
Ketua Satgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Polisi (Brigjenpol) Zain Dwi mengatakan, kegiatan yang dilakukan pihaknya karena ada laporan terjadi lonjakan kenaikan harga cabai merah keriting, yaitu mencapai Rp100 ribu.
“Kita lakukan sidak karena sehari sebelumnya ada komoditas pangan yaitu cabai merah keriting yang harganya mencapai 100.000 per kilogram. Makanya kita upayakan sidak untuk mengetahui kondisi stok dan harga saat ini baik di pasar induk Tanah Tinggi maupun di pasar Anyer,” katanya.
Dia mengatakan, dari hasil pemantauan, diketahui distribusi dan pasokan bahan pokok masih aman serta harga masih dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), kecuali cabai rawit merah di Pasar Induk Tanah Tinggi Rp 85.000 per kilogram atau mengalami penurunan harga.
Sedangkan di Pasar Anyar harga cabai merah keriting masih tinggi, yaitu Rp100.000 per kilogram. Masih tingginya harga cabai dipengaruhi oleh distribusi karena faktor cuaca meskipun sudah membaik seiring dengan menurunnya curah hujan.
“Karena salah satu faktor yang menjadi masalah adalah kegiatan panen terhambat disamping hujan yang menyebabkan petani cabe enggan memanen khawatir rusak tanamannya dan hasil panennya, buruh petik juga libur panjang,” imbuhnya. (adib)
