SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menilai keterbatasan lahan pengembangan menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang.
Hal tersebut disampaikan Rusdi saat menghadiri kegiatan Bincang Ramadan yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) di Sekretariat Pokja WHTR, Jalan Perintis Kemerdekaan No.38A, Babakan, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung hangat menjelang waktu berbuka puasa tersebut, Rusdi hadir didampingi anggota DPRD Kota Tangerang Mustofa Kamaludin.
Diskusi dipandu secara santai oleh Ketua Panitia Pelaksana Hendra Wibisana bersama para jurnalis yang hadir. Dalam pemaparannya, Rusdi mengungkapkan bahwa Kota Tangerang selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap meraih berbagai penghargaan. Namun di balik capaian tersebut, terdapat tantangan nyata yang harus dihadapi, khususnya dari sisi pendapatan daerah.
“Hari ini kita berhadapan dengan kondisi kota yang hampir seluruh wilayahnya sudah terbangun. Dari sisi pendapatan, bisa dibilang kita sudah sampai pada titik jenuh,” ujar Rusdi.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), daerah perkotaan seperti Kota Tangerang sebenarnya memiliki potensi besar dari sektor pajak daerah.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Desak Satpol PP Tindak Dugaan Kos Prostitusi di Sukasari
Beberapa sumber utama PAD yang menjadi andalan di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak hotel dan restoran. “Kita ini wilayah penyangga ibu kota. Nilai tanah tinggi, transaksi banyak, investasi juga cukup pesat. Itu membuat BPHTB dan PBB kita lumayan,” jelasnya.
Meski demikian, Rusdi menegaskan bahwa kondisi Kota Tangerang berbeda dengan daerah lain yang masih memiliki lahan luas untuk pengembangan investasi baru. “Di beberapa kabupaten, PBB bisa mencapai sekitar Rp600 miliar dan BPHTB sampai Rp1,9 triliun. Di Kota Tangerang, PBB sekitar Rp570 miliar dan BPHTB sekitar Rp600 miliar. Gambaran ini menunjukkan ruang investasi baru sudah sangat terbatas karena lahannya hampir habis,” paparnya.
BeritaTerbaru
Ia juga menyinggung capaian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Dulu pada era Pak WH, retribusi IMB bisa tembus Rp167 miliar. Sekarang target Rp30 miliar saja sudah terasa berat. Bukan karena tidak serius, tapi memang lahannya sudah terbatas,” katanya. Menurut Rusdi, persoalan utama pembangunan daerah pada akhirnya berkaitan dengan pembiayaan.
“Sehebat apa pun perencanaan kita, kalau tidak ada anggaran untuk merealisasikan tentu akan sulit berjalan maksimal. Pada akhirnya, pembangunan itu membutuhkan anggaran,” ujarnya. Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah terus mencari formulasi terbaik untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat. Pembahasan melalui forum hearing, RPJMD, maupun APBD menjadi ruang penting untuk merumuskan berbagai strategi tersebut.
“Kondisi Kota Tangerang saat ini bisa disebut sebagai wilayah yang sudah ‘given’. Artinya, ruang fisiknya terbatas, sehingga strategi peningkatan PAD harus lebih kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi yang ada,” ungkapnya. (made)
