SATELITNEWS.COM, SERANG–-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengungkapkan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap sistem digitalisasi menjadi salah satu faktor melambatnya realisasi target pendapatan pajak kendaraan pada awal tahun ini.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rd.Berly Rizki Natakusmah yang juga menyampaikan bahwa capaian pendapatan pada bulan Januari dan Februari 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski demikian, Berly tidak menjelaskan secara rinci tentang penurunan realisasi pendapatan pada periode awal tahun tersebut.
“Kondisi ini tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa faktor, khususnya terkait dengan bagaimana sisi digitalisasi itu belum diminati oleh masyarakat banyak,” ujar Berly kepada wartawan, Rabu (25/3).
Berly juga mengatakan bahwa selain faktor kesadaran digital yang masih rendah, kondisi cuaca di lapangan juga sangat memengaruhi tingkat kehadiran wajib pajak di gerai-gerai layanan konvensional.
Ia menambahkan bahwa cuaca buruk sangat berdampak pada okupansi wajib pajak yang hendak membayar melalui Gerai Samsat maupun Samsat Keliling. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar lebih ‘melek’ terhadap kemudahan pembayaran pajak secara digital.
Sebagai upaya menarik minat wajib pajak, kata Berly, Bapenda Banten telah menyiapkan lebih dari 30.000 unit suvenir atau merchandise yang dibagikan langsung kepada masyarakat yang membayar pajak. Pengadaan suvenir seperti payung, mug, dan tumbler ini menggunakan anggaran APBD sebesar Rp1 miliar lebih.
Baca Juga: Sambut Pileg 2029, Golkar Banten Siapkan Strategi Lebih Awal
“Itu sekitar Rp1 miliar untuk suvenir. Itu ada mug, payung dan tumbler,” ungkapnya.
Terkait target capaian, Berly menyampaikan bahwa target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) dipatok hingga Rp2,6 triliun.
“Untuk PKB Rp2 sekian triliun, BBNKB itu Rp2,6 triliun. Total pajak daerah itu Rp7 triliun sekian,” ungkapnya.
Meski sempat mengalami penurunan realisasi pada bulan Februari dan Januari, Bapenda mencatat adanya tren kenaikan kembali pada bulan Maret. Oleh karena itu, Berly mengaku optimistis target tahunan akan tercapai demi memaksimalkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Banten.
“Harus optimis. Kami tidak punya kata lain selain optimis, mengingat kita memiliki tugas fungsi yaitu mencari pendapatan sebesar-besarnya,” tegasnya.
Sementara itu, terpisah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Serang Kota terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Baca Juga: Pengamat Dukung Gaji PPPK Paruh Waktu Dianggarkan Pemprov Banten pada 2027
Plt Kepala Samsat Serang Kota, Ratu Ema Mahfudloh mengajak seluruh warga Banten terutama Kota Serang untuk taat membayar pajak. Ia menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi langsung dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi Banten.
Ema menyampaikan bahwa pajak daerah adalah tulang punggung pendanaan pembangunan. Tanpa partisipasi aktif dari wajib pajak, program-program strategis pemerintah daerah bisa terhambat.
“Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membangun Banten. Makanya saya mengajak seluruh masyarakat agar taat membayar pajak,” ujarnya,
Menurutnya, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa aliran dana pajak yang dibayarkan akan kembali lagi ke mereka dalam berbagai bentuk, seperti: perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas RSUD dan Puskesmas, pemberian beasiswa dan perbaikan sarana sekolah, pengadaan rambu dan penerangan jalan umum.
“Membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud cinta kita terhadap tanah Banten. Dengan taat pajak, kita ikut serta memastikan masa depan Banten yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya. (mpd/rmg)
