SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Persoalan banjir, keselamatan jalan, dan kebutuhan infrastruktur mencuat dalam reses kedua DPRD Kota Tangerang di Kampung Timbangan, Batuceper, Minggu (29/3/2026).
Anggota DPRD Kota Tangerang, Teja Kusuma, mengatakan reses difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk isu yang melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu sorotan utama adalah kondisi Jalan Daan Mogot, terutama sistem drainase yang dinilai perlu direvitalisasi guna mengatasi banjir rutin di kawasan permukiman.
“Perbaikan drainase terintegrasi menjadi solusi konkret untuk persoalan banjir,” ujar Teja.
Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik rawan dan padat lalu lintas guna meningkatkan keselamatan warga.
Rencana pembangunan underpass di perlintasan rel Poris turut dibahas. Menurut Teja, proyek tersebut membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat karena keterbatasan dana daerah.
Baca Juga: Polemik Paripurna, Bupati Lebak Buka Suara
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan underpass dapat terealisasi dan mengurangi risiko kecelakaan,” katanya.
Isu lain yang mengemuka adalah penanganan banjir di Belendung dan Batuceper, serta kebutuhan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Anggota DPR RI Komisi I, Yulius Setiarto, menyatakan pihaknya akan mendorong pembangunan JPO, khususnya di sekitar Stasiun Poris dan Batuceper, dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait.
“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Pembangunan JPO akan kami dorong sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Sementara, warga mengeluhkan minimnya fasilitas pejalan kaki dan buruknya drainase. Simon, warga Batusari, menyoroti ketiadaan trotoar di Jalan Daan Mogot yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Sedangkan Lina, warga Belendung, mengungkapkan banjir kerap terjadi akibat drainase yang tidak memadai.
Menanggapi hal itu, Teja memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Yang menjadi kewenangan pusat akan dikoordinasikan melalui DPR RI, sementara kewenangan daerah akan kami perjuangkan di DPRD,” katanya. (ari)
Baca Juga: Belanja Daerah Naik Rp 217 Miliar, PAD Turun Rp 32,706 Miliar
