SATELITNEWS.COM, SERANG – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, telah melakukan antisipasi adanya lonjakan harga pangan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya, dengan menyediakan pasokan pangan sebanyak empat juta ton.
Antisipasi itu dilakukan, sebagai upaya menekan kenaikan harga karena kelangkaan BBM akibat konflik Timur Tengah, dan menyebabkan pasokan BBM disemua wilayah Indonesia mengalami penurunan.
Kepala Dinas Ketapang Provinsi Banten Nasir M Daud mengatakan, pihaknya sudah mengamankan sebanyak empat juta ton beras untuk menjaga ketahanan pangan di Banten, ketika terjadi krisis pangan akibat lonjakan harga BBM.
“Kalau stok dikita sejauh ini masih aman, karena kita punya persediaan sampai empat juta ton. Belum lagi dari yang lainnya, jadi masih aman dan jumlahnya bisa terus bertambah,” katanya, Selasa (31/3/2026).
Nasir mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan karena ketidakpastian global, pihaknya sudah melakukan beberapa skema, salah satunya dengan melakukan operasi pasar.
“Bisa kita lakukan operasi pasar, tetapi untuk saat ini kita amankan persediaan pangan dulu. Kita juga sudah melakukan antisipasi supaya enggak ada kenaikan yang terlalu tinggi,” tambahnya.
Baca Juga: Provinsi Banten Tuan Rumah Kejurnas Catur 2026, Diikuti 963 Peserta dari 32 Provinsi
Menurut Nasir, kenaikan harga BBM akibat ketidakpastian global akan sangat memberatkan para petani di Banten. Terkait hal itu, harus ada penyesuaian harga beli gabah dari petani agar perekonomian mereka tidak tertekan.
“Jadi ini yang harus menjadi perhatian, ketika harga menjadi tinggi, tentu harga beli dari perani juga harus sesuai dan kita sudah bahas mengenai hal itu. Nah, dengan demikian petani tidak diberatkan dan tetap ada keuntungan,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Sementara, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyarankan agar Pemprov Banten bisa membuat regulasi agar perekonomian masyarakat kecil menengah, karena akan menjadi pihak yang paling terdampak.
“Tentunya kebijakan itu menyesuaikan dengan kebijakan Pusat. Tentunya kita juga ingin agar ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Fahmi meyakini, Pemprov Banten akan mengambil kebijakan dalam upaya mengatasi dampak terburuk dari keterbatasan dan kenaikan harga BBM akibat konflik Timur Tengah. Dengan begitu, masyarakat kecil bisa terlindungi atau tidak terlalu terkena dampak.
“Kita tunggu saja nanti kebijakan dari Pusat seperti apa, kita juga akan menyesuaikan. Supaya ada perlindungan juga kepada masyarakat,” imbuhnya. (adib)
Baca Juga: DPRD Banten Dukung Rancangan Pergub Pemberdayaan Pesantren
