SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi arah pembangunan daerah. Mulai dari sektor transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran, seluruhnya dinilai perlu penanganan serius dan terukur.
Sorotan itu disampaikan Rusdi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Ruang Al Amanah, Selasa (7/4/2026). Ia menegaskan, persoalan transportasi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, keberadaan Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu simpul transportasi nasional belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan Kota Tangerang.
“Bandara ada di wilayah kita, tapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” tegasnya. Rusdi menilai, perencanaan pembangunan tidak bisa lagi bersifat parsial. Pemerintah daerah perlu melihat keterkaitan wilayah secara lebih luas, termasuk dalam lingkup Tangerang Raya hingga Jabodetabek, agar potensi strategis yang dimiliki dapat dimaksimalkan.
Di sisi lain, ia juga menyinggung perubahan kondisi lingkungan yang semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, kualitas lingkungan hidup saat ini mengalami penurunan dibandingkan masa lalu, terutama terkait ruang terbuka dan kualitas air. “Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain berkurang, kualitas air menurun. Ini perlu menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Persoalan sampah turut menjadi perhatian serius. Rusdi mendorong agar sistem pengelolaan sampah dibangun dari hulu, yakni dimulai dari rumah tangga dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. “Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” katanya.
Dari sisi fiskal, ia mengungkapkan kondisi anggaran daerah yang masih terbatas. Lebih dari 60 persen APBD Kota Tangerang, kata dia, terserap untuk belanja pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. “Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Imbau Warga Kota Tangerang Waspada Abu Vulkanik GAK
Kondisi tersebut, lanjut Rusdi, menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan sektor ekonomi. Ia menilai, peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas. Selain itu, dinamika ekonomi global juga disebut turut memengaruhi kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penyusunan target pembangunan harus realistis dan adaptif terhadap kondisi yang berkembang.
Sebagai langkah strategis, Rusdi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih proaktif dalam mengakses program-program dari pemerintah pusat guna menutup keterbatasan anggaran daerah.
“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” pungkasnya. Ia berharap, arah pembangunan Kota Tangerang ke depan dapat dirumuskan secara lebih jelas, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan. (ari/made)
