SATELITNEWS.COM, LEBAK—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meyakini ketahan pangan di Bumi Multatuli akan terus terjaga. Sebab saat ini memiliki luas lahan baku sawah mencapai 5.197 hektare. Data tersebut mengacu pada keputusan Kementerian ATR/BPN tahun 2025.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengungkapkan, sebaran lahan sawah itu meliputi sejumlah kecamatan, seperti Wanasalam, Malimping, Panggarangan, Cipanas hingga Banjarsari. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Wanasalam menjadi daerah dengan luasan paling dominan. “Sebarannya cukup merata, tapi memang yang paling luas ada di Wanasalam,” katanya, Rabu (29/4/2026).
Menurut Rahmat, luasan lahan tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan agar produktivitas tidak stagnan, bahkan bisa meningkat. Salah satunya melalui pendampingan penyuluh pertanian yang tetap berjalan di lapangan, meski secara kewenangan telah berada di bawah pemerintah pusat. Peran penyuluh dinilai masih krusial dalam mengawal proses tanam hingga panen. “Pendampingan tetap ada, penyuluh masih turun ke lapangan untuk membantu petani,” ujarnya.
Pihaknya akan terus mendorong percepatan masa tanam dan optimalisasi lahan guna menjaga produksi tetap stabil. “Kita ingin swasembada ini tidak hanya tercapai, tapi juga bisa dipertahankan. Karena itu penanaman akan terus kita dorong,” tandas Rahmat.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menggelontorkan bantuan benih padi sebagai stimulus bagi petani agar tetap produktif di tengah berbagai tantangan. Namun di lapangan, persoalan klasik belum sepenuhnya terurai.
Daud, petani asal Kecamatan Cileles, mengakui bantuan benih cukup membantu, tetapi belum menyentuh seluruh kebutuhan petani. “Benih ada, itu membantu. Penyuluh juga masih datang. Tapi kebutuhan di lapangan bukan itu saja,” ujarnya.
Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah, Eks Menlu Minta Pemkab Tangerang Perkuat Kemandirian Pangan
Ia menyoroti persoalan pupuk dan pengairan yang hingga kini masih menjadi kendala berulang setiap musim tanam. Sebab, dilapang untuk mendapatkan pupuk subsidi sulit didapat khususnya bagi petani yang tidak memiliki kartu sebagai mendapatkan pupuk tersebut.
“Kadang pupuk susah, irigasi juga belum merata. Kalau itu bisa dibenahi, hasil panen pasti lebih maksimal,” tegasnya. Situasi tersebut menjadi catatan penting di tengah klaim swasembada pangan yang digaungkan pemerintah daerah. Tanpa pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir, capaian tersebut dinilai rawan tidak berkelanjutan. (mulyana)
