SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten melakukan pemangkasan atau efisiensi anggaran, untuk buffer stock logistik tahun 2026 hingga 65 persen. Hal itu dilakukan, lantaran adanya penyesuain anggaran dari Pemerintah Pusat untuk daerah.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Banten, Zainal Abidin mengakui, adanya pengurangan alokasi anggaran logistik. Ditahun 2025 lalu, pos anggaran tersebut sekira Rp1,4 Miliar, sedangkan tahun 2026 hanya sebesar Rp493 juta.
“Iya terjadi penurunan anggaran, untuk buffer stock logistik, enggak sampai 40 persen dari anggaran tahun sebelumnya, jauh kalau dibandingkan tahun lalu,” katanya, Kamis (21/5/2026).
Dia mengatakan, dana sebesar itu harus bisa memenuhi kebutuhan 33 lumbung sosial (Lumsos) yang tersebar dibeberapa wilayah di Provinsi Banten. Baik itu Lumsos yang dibentuk Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah.
*Dananya untuk memenuhi kebutuhan logistik Lumsos agar tidak terjadi kekosongan. Karena melalui Lumsos ini, bantuan bisa langsung disalurkan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam,” ujarnya.
Zainal menerangkan, secara keseluhan ada 33 Lumsos di Provinsi Banten, terdiri dari 29 Lumsos bentukan Kemensos sedangkan empat sisanya bentukan Pemkab Pandeglang, yaitu di Kecamatan Cibaliung, Cimanuk, Angsana dan Kecamatan Cibitung.
Baca Juga: Pemprov Banten Rancang Pergub Pemberdayaan Pesantren
Terkait hal itu, dana zebesar Rp493 juta harus bisa memenuhi kebutuhan 33 Lumsos di Banten agar bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam tidak mengalami kekosongan.
“Kalau berbicara optimal tentu tidak optimal, dengan pos logistik yang ada saat ini kita harus pandai-pandai menggunakan, memberikan bantuan yang benar-benar membutuhkan dan berdampak,” pungkasnya.
Dia mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan guna mengantisipasi kekosongan logistik karena defisit anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta agar bisa terlibat melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR).
“Jadi kedepan mudah-mudahan bisa melibatkan pihak swasta atau bahkan bisa mandiri dan berdaya,, karena ini sifatnya swadaya sehingga bisa lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dan swasta melalui CSR,” tukasnya.
Sementara, Ketua Forum Koordinasi Kampung Siaga Bencana (FK KSB) Banten, Beni Madsira mengatakan, hingga saat ini terjadi kekosongan logistik di 33 Lumbung Sosial (Lumsos) yang ada. Hal itu terjadi, karena pihak terkait belum mendistribusikan bantuan logistik ke setiap Lumsos.
“Sementara ini, ketersediaan logistik di hampir semua lumbung sosial dalam kondisi kosong. Tetapi kita sudah sampaikan permohonan, agar bisa segera dilakukan pengiriman bantuan logistik,” harapnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
Pria yang akrab disapa Beni ini menerangkan, kekosongan stok logistik disemua Lumsos menyebabkan terhambatnya distribusi bantuan, kepada korban bencana alam. Hal itu, kata dia, berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi begini, ketika terjadi bencana alam, kita harus merespons dengan cepat, bukan hanya sekedar membantu dilapangan, tetapi juga mendiatribusikan bantuan. Sementara, saat ini kondisi Lumsosnya kosong,” paparnya.
Beni berharap, agar kedepan alokasi anggaran untuk logistik Lumsos bisa ditambah supaya tidak terjadi kekosongan. Sehingga respons cepat penanganan bencana alam diwilayah Banten dapat dilakukan dengan baik.
“Kalau bisa jangan dibangkas, malah lebih baik ditambah karena memang untuk kepentingan masyarakat yang menjadi korban bencana. Kalau kosong seperti ini, kan kasihan juga,” imbuhnya. (adib)
