SATELITNEWS.COM, SERANG – Sindiran Gubernur Banten Andra Soni, terhadap kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang, mendapat perhatian pengamat kebijakan publik, Ikhsan Ahmad.
Dia menyarankan Pemprov Banten, mengevaluasi terhadap Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, dengan cara mengurangi atau menghilangkan program bantuan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, memanjakan satu daerah akan melahirkan kecemburuan dari daerah lain. Terlebih, kinerja dan sikap birokrasi Pemkab Pandeglang banyak alasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.
“Jika benar terjadi pengurangan intervensi anggaran dari Pemprov, maka itu justru akan menjadi stress test bagi kemandirian fiskal Pandeglang,” katanya, Rabu (20/5/2026).
Oleh karena itu, Ikhsan menyarankan kepada Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, agar segera bertindak cepat dan membuat kebijakan baru agar bisa menarik simpati Pemprov Banten, bukan dengan cara mengajukan proposal kekurangan anggaran dan pemerataan pembangunan saja.
“Pemkab harus segera melakukan reorientasi kebijakan, dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), terutama dari sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah yang selama ini underutilized (kuranf dimanfaatkan-red),” ujarnya.
Baca Juga: 1.500 Keluarga di Kota Tangerang Terima Bansos, Sachrudin Dorong Kemandirian Keluarga
Dia juga meminta, agar Pemkab Pandeglang bersikap dewasa dalam menjalankan roda pemerintahan dan sistem birokrasi. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan yakni, dengan membuat perencanaan yang terukur dan tidak berbelit.
“Selain itu, reformasi tata kelola mulai dari perencanaan partisipatif, efisiensi belanja, hingga pengawasan berbasis kinerja menjadi keharusan,” ujarnya lagi.
Ikhsan juga menyarankan kepada Gubernur Banten, agar segera melakukan evaluasi berbasis kinerja terhadap Pemkab Pandeglang. Tujuannya, agar tidak ada multi tafsir ditengah masyarakat serta diseret keranah politis.
“Di sisi lain, Gubernur juga perlu melakukan evaluasi yang proporsional dan berbasis indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar tekanan politis, agar tidak menimbulkan disinsentif koordinasi antarlevel pemerintahan,” pungkasnya.
“Intinya, problem ini bukan hanya soal siapa yang ‘leha-leha’, tetapi soal bagaimana membangun arsitektur kolaborasi fiskal yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan kesejahteraan publik,” sambungnya.
Dia juga meminta kepada masyarakat luas, agar tidak mudah menterjemahkan sentilan Gubernur Banten terhadap kinerja pembangunan Pemkab Pandeglang. Oleh karena, ada beberapa hal yang harus menjadi penilaian objektif secara birokrasi.
Baca Juga: Ditemui Wamenkes II, Bupati Dewi Usulkan Kebutuhan Peningkatan Layanan Kesehatan
“Pernyataan Gubernur Banten, perlu dibaca dalam kerangka koordinasi pembangunan daerah yang belum sepenuhnya sinkron, dan belum tentu politis,” tuturnya.
“Kritik terhadap kinerja Pemkab Pandeglang terkait infrastruktur jalan, bisa menjadi alarm penting bahwa problem utamanya terletak pada kapasitas perencanaan fiskal, prioritas kebijakan, dan efektivitas eksekusi anggaran,” timpalnya.
Ikhsan juga mengingatkan kepada kepala daerah, agar tidak selalu menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan kurang optimalnya kegiatan pembangunan. Alasan itu, hanya kamuflase untuk menutupi ketidak mampuan dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin.
“Argumentasi keterbatasan anggaran memang valid secara struktural, tetapi tidak cukup kuat jika daerah lain dengan kondisi fiskal serupa mampu melakukan inovasi pembiayaan, optimalisasi belanja modal, serta penguatan skema kolaboratif (co-funding) dengan provinsi,” ujarnya.
“Dalam konteks ini, perlu ada transparansi berbasis data, berapa proporsi belanja infrastruktur, bagaimana tren realisasi anggaran, dan sejauh mana strategi peningkatan PAD benar-benar dijalankan,” timpalnya.
Ikhsan menantang Pemkab Pandeglang bangkit, dan bisa menjadi daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Tindakan itu harus dilakukan, agar bisa menjawab sentilan Gubernur Banten dan tidak lagi menjual ketertinggalan.
“Tanpa itu, narasi ‘leha-leha’ akan terus menjadi wacana politis yang sulit diverifikasi secara objektif. Artinya Gubernur harus menggunakan diksi yang lebih terukur berbasis data agar masyarakat tahu apa yg terjadi sesungguhnya dengan pemkab pandeglang,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Banten Andra Soni memberikan pesan monohok bagi Pemkab Pandeglang, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan. Orang nomor satu di Banten ini meminta kepada Bupati Pandeglang agar tidak leha-leha dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan.
Andra menilai, sejak digulirkannya program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pemkab Pandeglang terkesan berpangku tangan dan menyerahkan pembangunan tersebut kepada Pemprov Banten.
Padahal, kata dia, Pemprov Banten sifatnya hanya memberikan stimulan agar pemerintah daerah bisa lebih semangat dalam melaksanakan pembangunan.
Meskipun, kata dia, sejak dua tahun terakhir Kabupaten Pandeglang menjadi daerah paling besar menerima alokasi anggaran pembangunan dari perogram Bang Andra. “Banten Selatan memang mendapatkan porsi anggaran yang besar,” katanya.
Kata Andra, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan sebagai alasan Pemkab Pandeglang tidak mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan, karena semua kabupaten/kota mengalami hal yang sama.
“Harus aktif, jangan berpangku tangan,” ujarnya.
Andra mempertanyakan keseriusan Pemkab Pandeglang dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, karena dinilai leha-leha dan seolah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Banten. Pemikiran itu keliru, karena Pemprov hanya bersifat memberikan stimulan.
“Jadi harus kokitmen dong, harus serius. Saya nggak mau serta-merta semua diserahkan ke Provinsi. Ini yang terlihat sekali itu kan Pandeglang,” tandasnya. (adib)
