SATELITNEWS.COM, SERANG – Pegawai Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Sifa Herdini Sekar Wijayanti, mewakili Indonesia untuk belajar Belt and Road National Green Finance and Sustainable Development Training Program.
Dia menjadi satu-satunya pegawai di Indonesia, yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok, pada 21 Mei hingga 3 Juni 2026.
Penugasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/11/2026 yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Banten dan telah memperoleh rekomendasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia serta Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Sifa Herdini Sekar Wijayanti yang menjabat sebagai Pengolah Data dan Informasi pada BPKAD Provinsi Banten mengikuti program pelatihan internasional yang dibiayai penuh oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui Kementerian Perdagangan Tiongkok (Ministry of Commerce of the People’s Republic of China/MOFCOM) dan diselenggarakan oleh Xiamen National Accounting Institute (XNAI).
Program tersebut diikuti oleh 39 peserta dari berbagai negara yang berasal dari tiga benua, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pejabat pemerintah dan praktisi keuangan untuk memperkuat kapasitas dalam bidang pembiayaan hijau (green finance), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), perpajakan hijau (green taxation), penganggaran hijau (green budgeting), serta transformasi digital sektor keuangan.
Dalam surat rekomendasinya, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Republik Indonesia, Ahmad Fajri menyampaikan, kegiatan tersebut memiliki urgensi strategis untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan, strategi, dan praktik terbaik terkait green finance, green budgeting, green taxation, serta pembangunan rendah karbon yang saat ini menjadi perhatian dunia.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dukung Kerja Sama Pelatihan Vokasi dengan BBPVP Serang
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia pemerintah dalam mendukung penyusunan kebijakan pembiayaan berkelanjutan dan pembangunan yang ramah lingkungan,” katanya, Kamis (4/6/2026).
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Mahdani mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada pegawai BPKAD untuk mengikuti program internasional tersebut merupakan kebanggaan sekaligus kesempatan strategis bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
BeritaTerbaru
“Keikutsertaan perwakilan BPKAD Provinsi Banten dalam program ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk memperluas wawasan dan memperkuat kapasitas aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan. Pengetahuan yang diperoleh nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha mengatakan, materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut sangat relevan dengan perkembangan kebijakan keuangan modern yang saat ini mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan pemanfaatan teknologi.
“Konsep green finance dan sustainable development saat ini menjadi isu global yang perlu dipahami oleh aparatur pemerintah. Melalui program ini diharapkan lahir berbagai gagasan dan inovasi yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan masa depan,” paparnya.
Menurut Nugraha, pelatihan tersebut juga membuka peluang terjalinnya komunikasi dan pertukaran pengalaman dengan peserta dari berbagai negara sehingga dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol Dorong Kemandirian Ekonomi Ahli Waris
Keikutsertaan perwakilan BPKAD Provinsi Banten dalam forum internasional tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pemprov Banten dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon.
“Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten,” ujarnya. (adib)
