SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Sebanyak 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara waktu sejak Rabu (10/6). Penyetopan operasional puluhan SPPG tersebut diduga kuat terjadi akibat anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum kunjung cair.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, membenarkan bahwa pekan ini terdapat 62 SPPG di wilayahnya yang terpaksa setop beroperasi. Kendala utamanya adalah keterlambatan pencairan anggaran untuk ke-62 satuan pelayanan tersebut.
”Betul, distop sementara waktu. Penyetopan sementara operasional 62 SPPG baru pekan ini, karena keterlambatan pencairan anggaran,” kata Priyo Basuki kepada Satelit News, Rabu (10/6).
Saat disinggung mengenai kapan puluhan SPPG tersebut akan kembali beroperasi, Priyo mengaku belum bisa memastikan tanggal pastinya. Kendati demikian, ia menjamin seluruh SPPG akan langsung aktif kembali begitu anggaran diturunkan demi menyuplai program makan bergizi gratis bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
”Belum tahu, tapi secepatnya akan kembali beroperasi,” lanjutnya.
Progres Sertifikasi Laik Higiene Baru 40 Persen
Baca Juga: Jurnalis Tangerang Deklarasikan Environmental Journalist Network, Tanam 10 Ribu Mangrove di Mauk
Sejauh ini, Priyo memaparkan bahwa total keseluruhan SPPG di Kabupaten Tangerang mencapai 295 unit. Seluruh unit ini diproyeksikan untuk melayani kurang lebih sekitar 700.000 masyarakat penerima manfaat MBG. Namun dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang mengantongi sertifikat standar kesehatan.
”Total keseluruhan kurang lebih 295 SPPG dan melayani 700.000 penerima manfaat. Kalau SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) masih 40 persen progresnya,” terangnya.
BeritaTerbaru
Sayangnya, ketika dikejar lebih jauh mengenai apa penyebab pasti di balik tersendatnya pencairan dana operasional tersebut hingga memicu kelumpuhan sementara, Priyo Basuki memilih irit bicara dan enggan membeberkannya kepada awak media.
Dampak Suksesi Kepemimpinan BGN Pusat dan Rencana Perampingan
Diwawancarai terpisah, perwakilan BGN Kabupaten Tangerang, Hijru Falahani, menegaskan bahwa penghentian ini tidak berlaku permanen dan tidak melanda seluruh unit. Menurutnya, tersendatnya anggaran ini ada kaitannya dengan transisi struktural yang sedang terjadi di tingkat pusat.
”Sementara waktu, dan tidak semua SPPG, karena sebagian turun dan sebagian juga ada yang tidak. Kemungkinan akibat ada penggantian kepemimpinan di pusat juga,” ujar Hijru, merujuk pada pergantian posisi Ketua dan Wakil Ketua BGN Pusat.
Baca Juga: Wabup Tangerang “Sentil” ASN Merokok Sembarangan
Selain faktor suksesi kepemimpinan, Hijru menilai saat ini tengah dilakukan pembenahan dan evaluasi sistem pada tubuh SPPG. Bahkan, ke depan muncul wacana perampingan jumlah unit pelayanan, di mana setiap kecamatan kemungkinan besar hanya akan diakomodasi oleh 6 dapur produksi. Meski begitu, rencana ini masih dalam tahap penggodokan internal.
”Kemungkinan menurut hemat saya mau dibenahi sistemnya dulu. Kalau saya mendapatkan informasi bakal dirampingkan per kecamatan jadi 6 dapur, tapi saya belum tahu pasti benar atau tidaknya,” pungkasnya. (alfian/aditya)
