SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa penguatan ekonomi daerah harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai wajib memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta menjaga kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain membahas peluang investasi dan eskalasi ekonomi, pertemuan tersebut menyoroti berbagai tantangan ekologis yang muncul seiring pesatnya pembangunan fisik di daerah.
Anggota BKSAP DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti kondisi sejumlah sungai dan danau di Kabupaten Tangerang yang dinilai semakin terdesak oleh ekspansi pembangunan. Menurutnya, penyempitan kawasan resapan air berpotensi memperparah persoalan banjir kronis dan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.
”Saya lihat sepanjang kawasan itu sudah dikooptasi oleh pengembang. Sungainya jadi mengecil dan itu akan mengakibatkan banjir. Danau-danau juga banyak yang diuruk untuk pembangunan perumahan, padahal danau merupakan sumber air yang sangat penting bagi masyarakat,” ujar Himmatul dalam kunjungan di Kantor Bupati Tangerang, dilansir dari laman dpr.go.id, Jumat (12/6/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan revitalisasi kawasan danau serta memperketat pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak boleh dikorbankan di tengah tingginya aktivitas investasi.
”Saya sebagai warga Kelapa Dua memohon agar Danau Kelapa Dua ditata ulang dan direvitalisasi. Mungkin perlu juga ada semacam polisi lingkungan yang memantau lahan-lahan yang diokupasi supaya tidak muncul bangunan liar dan saluran air tetap terjaga,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Apresiasi Pendonor, Pemkab Tangerang Gratiskan Biaya Transfusi Darah di RS
Selain tata ruang, Himmatul juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah dan limbah secara modern. Ia menilai pemanfaatan hasil riset untuk mengonversi sampah menjadi energi maupun pupuk dapat menjadi solusi ganda; menekan pencemaran sekaligus memberikan nilai tambah ekonomis bagi warga.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan prasyarat mutlak bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Isu ini krusial karena agenda besar nasional, termasuk proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD, membutuhkan dukungan daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola yang bersih.
BeritaTerbaru
”Keanggotaan (OECD) ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan,” jelas Bramantyo.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, daerah dengan ekosistem industri yang kuat seperti Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan target nasional tersebut. Oleh karena itu, pengalaman empiris daerah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dan mengatasi dampak lingkungan menjadi masukan penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi internasional.
”Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (dit)
