SATELTNEWS. COM, TANGSEL—Aroma khas kedelai yang direbus masih memenuhi ruang produksi sederhana milik Yadi (48), seorang pengrajin tempe di kawasan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Di tempat itulah setiap hari kedelai impor diolah menjadi salah satu pangan favorit masyarakat Indonesia yakni tempe.
Proses pembuatan tempe di tempat Yadi sejak dahulu tidak berubah. Setelah memperoleh kedelai berkualitas, bahan baku tersebut dicuci hingga bersih sebelum melalui tahapan perebusan dan pengolahan. Selanjutnya, kedelai dimasukkan ke dalam plastik sesuai ukuran yang telah ditentukan, lalu disusun rapi di rak-rak fermentasi hingga siap dipasarkan.
Namun, di balik aktivitas yang tampak biasa itu, rupanya tersimpan kegelisahan akibat terus meningkatnya harga bahan baku kedelai yang dipicu menguatnya nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat.
Kenaikan harga kedelai impor membuat Yadi harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Di tengah daya beli masyarakat yang juga kebingungan naiknya harga-harga pangan, menaikkan harga jual pun harus penuh pertimbangan. Karena itu, ia memilih jalan tengah dengan memperkecil ukuran tempe yang dijual ke pelanggan.
“Pengaruhnya sangat terasa, sekarang bisa sampai sekitar 20 persen produksi menurun otomatis ke omzet. Untuk menyiasatinya, sementara ukuran tempe kami perkecil sejak harga kedelai melonjak,” ujar Yadi, Minggu (14/6).
Menurutnya, hampir seluruh kebutuhan kedelai untuk industri tempe nasional masih bergantung pada impor. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, harga kedelai otomatis ikut terdongkrak. Kondisi tersebut langsung berdampak pada biaya produksi yang harus ditanggung para pengrajin.
Baca Juga: U-Turn Rawabuntu Mulai Diuji Coba, Titik Bisa Berubah Tergantung Hasil Evaluasi 3 Hari
Dampaknya tidak hanya pada ukuran produk, tetapi juga pada jumlah produksi harian. Jika sebelumnya Yadi mampu memproduksi lebih dari satu kuintal tempe setiap hari, kini kapasitas produksinya menurun cukup signifikan.
“Dalam satu hari biasanya produksi bisa sampai satu kuintal lebih, sekarang di bawah itu. Itu terjadi sudah hampir dua bulan,” katanya.
BeritaTerbaru
Meski demikian, Yadi berusaha tetap memenuhi kebutuhan para pelanggan yang selama ini menjadi pasar utamanya, mulai dari rumah makan, warung sayur, hingga berbagai pelaku usaha kuliner yang mengandalkan tempe sebagai bahan makanan sehari-hari.
Bagi Yadi dan banyak pengrajin tempe lainnya, perubahan nilai tukar rupiah bukan sekadar angka. Pergerakan dolar secara langsung menentukan biaya produksi yang harus mereka keluarkan setiap hari. Ketika harga kedelai naik, keuntungan semakin menipis, sementara kebutuhan operasional dan distribusi tetap harus dipenuhi.
Di tengah kondisi tersebut, Yadi berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tekanan terhadap harga kedelai impor tidak semakin berat.
“Iya harapannya bisa seperti semula, pemerintah bisa menstabilkan dolar, Tolonglah dolar ini distabilkan seperti dahulu agar tidak terlalu pusing,” pungkasnya.
Baca Juga: Menteri PPPA Kecam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Siswa di Tangsel
Terkait impor kedelai, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah bakal mengucurkan subsidi untuk menekan harga kedelai yang selama ini masih impor. Zulhas mengatakan subsidi kedelai ini diberikan sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk 250.000 ton tahap pertama. Keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga di tengah perkembangan ekonomi global dan pergerakan nilai tukar.
“Nah oleh karena itu tadi kita putuskan disubsidi Rp 2.000 per kilogram. Pemerintah menyediakan untuk 250.000 ton pertama melalui Bulog,” ujarnya usai melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) lalu.
Zulhas mengatakan keputusan untuk memberikan subsidi ini akan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan. Keputusan ini pun kata Zulhas telah dilaporkan ke orang nomor satu di Indonesia.
“Selanjutnya tentu Menteri Perekonomian bersama Kementerian Keuangan akan membuat surat ke sana, tapi ini sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ujar Zulhas.(eko)
