SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang hingga tingkat RT/RW guna mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut ditempuh setelah petugas sensus masih menemukan penolakan dari sebagian warga dan pelaku usaha saat melakukan pendataan di sejumlah kawasan permukiman.
Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widastomo, mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar proses pendataan dapat berlangsung lancar. Karena itu, BPS menggandeng camat, lurah, hingga pengurus RT/RW untuk membantu menyosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat. “Kami akan melakukan koordinasi agar saat petugas melakukan sensus tidak ada kendala. Peran pemerintah daerah sangat kami harapkan untuk menyukseskan program ini,” ujar Muladi, Rabu (8/7/2026) saat dikonfirmasi SatelitNews.Com.
Menurut Muladi, pelibatan aparat kewilayahan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus sekaligus meminimalkan penolakan di lapangan. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
“Data yang diberikan tidak akan dipublikasikan secara perorangan, tidak berkaitan dengan pajak, dan hanya disajikan dalam bentuk data agregat. Kerahasiaannya dijamin,” kata Muladi. Ia mengimbau masyarakat serta para pelaku usaha memberikan data secara jujur dan lengkap. Menurut dia, data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Data ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tangerang kini memasuki pekan ketiga. Pendataan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.256 petugas lapangan yang mendatangi pelaku usaha secara langsung. Pendataan mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha menengah, perusahaan besar, hingga usaha berbasis digital. Melalui sensus ini, BPS ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi di Kota Tangerang.
Meski demikian, Muladi mengakui petugas masih menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga maupun pelaku usaha, terutama di beberapa kawasan permukiman. Karena itu, BPS berharap dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses pendataan dapat berjalan hingga selesai sesuai jadwal.
Baca Juga: Sensus Ekonomi di Tangsel Terkendala Akses Kawasan Elite
Menurut dia, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin akurat pula data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, penyusunan program pemberdayaan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dukungan masyarakat sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Kota Tangerang. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutur Muladi.
BPS Kota Tangerang pun mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha menerima kedatangan petugas sensus selama masa pendataan berlangsung. Partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan potret ekonomi Kota Tangerang yang akurat dan menjadi landasan penyusunan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (ari)
