SATELITNEWS.COM, SERANG–Kenaikan harga material konstruksi di pasar memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melakukan penyesuaian terhadap target pembangunan infrastruktur dalam program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Akibat dinamika harga tersebut, target panjang pembangunan jalan tahun ini diproyeksikan berkurang hingga 20 persen.
Hal itu sebagaimana diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Arlan Marzan yang menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa melakukan langkah antisipatif agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kemarin kami baru kontrak karena dinamika kenaikan harga material. Kami tidak ingin memaksakan tender dimulai ketika nanti efeknya justru harga yang ada di kontrak lebih kecil dari harga pasar. Ini bermasalah juga nanti dari sisi kualitas pekerjaan,” ujar Arlan saat dikonfirmasi, Minggu (12/7).
Arlan menambahkan, meski target panjang jalan yang dibangun berkurang, pihaknya tetap berupaya menjaga komitmen jumlah lokasi proyek sesuai arahan Gubernur Banten.
“Jadi, ada dampak dari target. Ada pengurangan target panjang. Kalau lokasinya tetap dipertahankan arahan Pak Gubernur, jumlah lokasi tetap harus dipertahankan. Tapi, mungkin nanti targetnya dikurangi. Nanti ini akan ditutupi di tahun depan, tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai besaran angka pengurangan akibat naiknya berbagai bahan material infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan, Arlan mengungkapkan bahwa pengurangan panjang pembangunan berkurang hingga 20 persen dari target awal.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
“Kurang lebih dari kenaikan harga itu target nyampe sekitar 20 persen yang hilang,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arlan juga menanggapi perihal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek infrastruktur sebelumnya. Ia memastikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, termasuk pengembalian kelebihan bayar oleh kontraktor.
“Hasil pemeriksaan BPK sudah mulai kami tindak lanjuti. Ada beberapa temuan dari sisi keterlambatan pekerjaan, kalau dari sisi mutu tidak terlalu besar. Insya Allah sudah tindak lanjuti semua. Jadi, kelebihan bayar itu sudah selesai,” tegas Arlan.
Ia memastikan bahwa temuan-temuan audit tersebut tidak akan menghentikan program Bang Andra, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak. Menurut data DPUPR, masih terdapat sekitar 1.200 kilometer jalan dalam kondisi rusak yang menunggu perbaikan. Arlan juga mencatat bahwa secara historis, temuan audit BPK terkait proyek PUPR cenderung makin mengecil. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti adanya perbaikan signifikan dalam aspek pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kebijakan program Bang Andra ini memang program yang dibutuhkan masyarakat. Kami banyak ditemui oleh masyarakat supaya program ini terus berjalan, bahkan ada permohonan supaya ditambahkan anggarannya. Temuan BPK ini jadi bahan evaluasi kami supaya program ini terus berjalan menjadi lebih baik lagi,” tandasnya. (mpd/rmg)
