SATEL8TNEWS.COM, SERANG – Anggaran belanja untuk tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten nilainya fantastis, yakni sekira Rp55,47 Miliar per tahun. Dana tersebut, lebih besar dibandingkan dengan yang dialokasikan selama dua tahun terakhir.
Diketahui, beban biaya tenaga ahli Pemprov Banten di tahun 2024 sekira Rp38 Miliar pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ditahun selanjutnya, biaya untuk tenaga ahli bertambah Rp14,38 Miliar, menjadi Rp52,38 Miliar.
Kemudian di tahun 2026 ini, Pemprov Banten mengalikasikan anggaran sebesar Rp55,47 Miliar untuk belanja tenaga ahli atau naik sekira Rp3,09 Miliar, dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, selama dua tahun ini ada kenaikan Rp17 Miliar lebih, untuk membayar tenaga ahli Pemprov Banten.
Jika mengacu pada pos APBD ditahun 2024 sampai 2026, terjadi anomali dalam proses penganggaran biaya belanja tenaga ahli. Pada tahun 2024 lalu, APBD Pemprov Banten sebesar Rp11,73 Triliun dan belanja tenaga ahli sebesar Rp38 Miliar.
Sedangkan ditahun 2025, APBD Pemprov Banten mengalami penurunan menjadi sebesar Rp10,50 Triliun atau sekira Rp1,23 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan beban belanja tenaga ahli mengalami kenaikan sebesar Rp14,38 Miliar menjadi Rp52,38 Miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Anomali kembali terjadi ditshun 2026, dimana APBD Pemprov Babten kembali menurun menjadi Rp10,27 Triliun atau sekira Rp1,46 Triliun dibandingkan tahun 2024, sedangkan belanja biaya tenaga ahli kembali dinaikan menjadi Rp55,47 Miliar atau naik sekira Rp3,09 Miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Sementara, sebagian besar organisasi perangkat daerah telah memiliki aparatur yang bertugas dalam bidang perencanaan, pengawasan, penelitian, maupun penyusunan kebijakan.
Dikonfirmasi di kantornya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku tidak begitu mengetahui mengenai besaran alokasi anggaran untuk membiayai belanja tenaga ahli di Pemprov Banten tersebut.
“Ini lagi saya cek dulu, kok sampai Rp55 Miliar nilainya. Makanya kok begini, kayaknya enggak mungkin deh, ini lagi di cek dulu sama anak-anak,” kilahnya, Selasa (21/7/2026).
Mahdani menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya untuk memastikan tidak ada kesalahan informasi atau administrasi. Oleh karena, ada beberapa kegiatan dengan anggaran besar, tetapi menggunakan kode rekening keuangan yang sama.
“Kita cek ideal dulu, apakah benar segitu atau memang enggak? Kan nanti larinya ke gaji, enggak bisa kita lakukan pergeseran kalau benar-benar butuh,” tandasnya.
Mahdani mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan akan melakukan pergeseran anggaran pada pos belanja tenaga ahli tersebut. Oleh karena, proses pemeriksaan masih dilakukan oleh pihak BPKAD Provinsi Banten.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
“Tetapi kalau jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Kaya aset kan, untuk bensin dan pajak kan satu kode rekening. Jadi ini lagi dipisah-pisah dulu,” tutupnya.
Informasi yang berhasil didapat satelitnews.com, beban belanja tenaga ahli itu tersebar hampir disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana masing-masing OPD, memiliki dua tenaga ahli untuk mengelola website pemerintah dan pemberitaan.
Besaran gaji yang diterima dua orang tenaga ahli disatu instansi pemerintahan berbeda-beda, mulai dari Rp3 juta hingga diatas Rp5 juta per bulannya.
Seorang pegawai Pemprov Banten, yang namanya minta dirahasiakan mengatakan, disalah satu OPD ada dua tenaga ahli dan masing-masing menerima gaji setiap bulan Rp3 Juta.
“Tugas mereka mengelola website, mengirim rilis, mengelola medsos, dan sejenisnya. Kalau di OPD saya paling cuman Rp3 jutaan, tetapi kalau berkaitan dengan pimpinan (Gubernur Banten-red) ya enggak mungkin Rp3 juta sebulan,” ujarnya.
Dia mengatakan, di tahun 2026 ini semua website OPD dimaksimalkan sebagai upaya menyampaikak informasi kepada masyarakat. Pegawai yang mengelola itu, diberi gaji dari belanja tenaga ahli.
“Tugasnya sih enggak berat, cuman ngelola medsos dan website. Ada juga buat bayar gaji tenaga ahli, yang menyiapkan rilis berita, biasanya ini di jalur pimpinan,” imbuhnya. (adib)
