SATELITNEWS.COM, JAKARTA--Pemerintah daerah tetap tenang menyikapi pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto meminta berharap kepala daerah tidak terburu-buru memecat atau memberhentikan pegawai imbas pemotongan TKD.
Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri masih memetakan daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
“Kami masih terus melakukan pemetaan terkait daerah-daerah mana saja yang memiliki kesulitan untuk membayar gaji,” kata Bima Arya kepada wartawan di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan, kepala daerah harus mengkaji secara menyeluruh kondisi kapasitas fiskal sebelum mengambil kebijakan yang berdampak pada pegawai.
“Harus disisir dulu kapasitas fiskalnya, sejauh mana memang betul-betul dalam kondisi darurat. Baru kemudian berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan kita akan carikan jalan keluar bersama,” ujarnya.
Menyoal kemungkinan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan TKD, Bima mengatakan pembahasan masih terus berlangsung. Pemerintah, diakui politisi PAN itu, masih menggodok berbagai masukan dan berkoordinasi dengan DPR dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
Diketahui, berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan TKD sebesar Rp 693 triliun. Jumlah ini turun sekitar Rp 226,9 triliun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Penurunan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai berbagai program.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi salah satu kepala daerah yang gamblang mengeluhkan dampak pemangkasan TKD. Pramono mengatakan rencana renovasi 22 sekolah pada tahun ini tidak dapat direalisasikan seluruhnya.
“Dari 22 yang direncanakan untuk dibangun pada 2026, hanya tujuh yang sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya,” kata Pramono usai meninjau SD Negeri Kebayoran Lama 09, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pemprov DKI akhirnya memutuskan menambah empat sekolah yang kondisinya paling mendesak. Anggarannya menggunakan kombinasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan APBD Perubahan. Dengan demikian, total sekolah yang ditangani tahun ini menjadi 11 unit. Sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada 2027.
“Ada 7 ditambah 4, menjadi 11 ditangani di tahun ini, yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027,” ungkap Pramono.
Dampak yang lebih berat terjadi di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Defisit APBD sekitar Rp 50 miliar memicu aksi unjuk rasa ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah muncul wacana merumahkan sekitar 2.000 PPPK.
Baca Juga: Perubahan APBD Tangsel Bertambah Rp100 Miliar
Untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengambil langkah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan tunjangan PPPK sebesar 30 persen. Namun, kebijakan tersebut hanya mampu menghemat sekitar Rp20 miliar hingga Rp 25 miliar.
“Kalau PPPK ini harus dirumahkan, mendingan saya mundur dari jabatan sebagai wali kota,” tegas Sinen.
Keluhan juga disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Menurutnya, pengurangan TKD membuat kemampuan fiskal daerah anjlok. Kata Ardiansyah, Kutai Timur kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 4 triliun. Akibatnya, APBD daerah turun drastis dari Rp 9,8 triliun menjadi Rp 5,1 triliun.
“Bukan program kami yang bermasalah, tetapi kebijakan pusat yang sering menganulir kemampuan daerah, misalnya transfer ke daerah yang dipangkas,” pungkas Ardiansyah. (rmg)
