SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu meski melambat dari kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah menjadi penopang utama kinerja ekonomi di tengah perlambatan global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto (PDB) pada periode tersebut mencapai Rp6.552,1 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp3.576,2 triliun atas dasar harga konstan.
“Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Angka itu meningkat dari 5,12 persen pada kuartal II 2025, namun melambat dibandingkan 5,61 persen pada kuartal I 2026. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 3,73 persen, sedangkan sepanjang semester I 2026 meningkat 5,45 persen.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan 5,06 persen. Kenaikan terutama terjadi pada pengeluaran restoran dan hotel serta transportasi dan komunikasi.
Investasi turut memberikan dorongan melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,87 persen. Sementara itu, belanja pemerintah meningkat 15,97 persen, didukung pembayaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, percepatan tunjangan tenaga pendidik non-PNS, serta peningkatan belanja barang dan jasa, termasuk program MBG.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,47 Persen
Kuatnya konsumsi tercermin dari peningkatan pengeluaran restoran dan hotel, impor barang konsumsi, transaksi kartu debit dan kredit, serta belanja melalui e-retail dan marketplace.
BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen dari 8,25 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta orang menjadi 22,93 juta orang.
“Berdasarkan wilayah, pada Maret 2026 tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan dibandingkan September 2025,” kata Edy.
Sementara itu, garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025. Dengan rata-rata 4,62 anggota rumah tangga miskin, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866. Besarannya berbeda di setiap provinsi sesuai tingkat harga, pola konsumsi, dan jumlah anggota rumah tangga miskin.
Secara spasial, penurunan kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan terdalam di Pulau Jawa. Namun, 12,02 juta penduduk miskin atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional masih terkonsentrasi di wilayah tersebut. Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen.
Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran justru meningkat. Gini ratio pada Maret 2026 tercatat 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363.
Baca Juga: Pemprov Banten Diminta Serius Atasi Kemiskinan, Bansos Hanya Stimulan
“Menurut wilayah, tingkat ketimpangan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada Maret 2026, gini ratio di perkotaan
sebesar 0,387, sedangkan di perdesaan 0,296. Dibandingkan September 2025, tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan,” kata Edy.
Perbaikan aktivitas ekonomi juga mulai terlihat di pasar tenaga kerja. Jumlah pengangguran pada Mei 2026 turun menjadi 7,22 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.
Dibandingkan Februari 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah 522.000 orang, sementara angkatan kerja meningkat menjadi 155,41 juta orang. Namun, penurunan jumlah pengangguran relatif terbatas, hanya sekitar 24.000 orang. Penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor akomodasi dan makan minum, disusul transportasi dan pergudangan serta aktivitas jasa lainnya.
Hingga Mei 2026, jumlah penduduk usia kerja mencapai 220,23 juta orang. Dari total pekerja, 98,98 juta orang bekerja penuh, 38,42 juta orang bekerja paruh waktu, dan 10,79 juta orang tergolong setengah penganggur.
Meski demikian, pasar kerja masih didominasi pekerja informal. Pekerja formal berjumlah 60,31 juta orang atau 40,70 persen dari total pekerja, sedangkan pekerja informal mencapai 87,88 juta orang. (rmg/xan)
