SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, mendapatkan 5.800 keluhan atau aspirasi dari warga Banten. Mayoritas aspirasi yang disampaikan itu, lebih kepada usulan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur.
Banyaknya aspirasi itu, diketahui pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2027. Dimana masing-masing anggota DPRD Banten, menyampaikan hasil reses mereka.
Dari ribuan usulan tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Mulai dari kondisi jalan, hingga persoalan banjir menjadi keluhan yang cukup dominan.
Aspirasi tersebut, kemudian menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Banten dalam menentukan arah pembangunan pada 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, selain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi sektor prioritas pemerintah provinsi dalam penyusunan program kerja tahun depan.
“Untuk tahun 2027, kita tetap fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” katanya, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Pemprov Banten Akui Kesulitan Menambah PAD, Dimyati: Sumber Keuangan Terbesar dari Pajak
Deden menjelaskan, ribuan aspirasi tersebut dihimpun melalui hasil reses anggota DPRD Banten. Dari berbagai masukan yang diterima, kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat.
“Yang paling banyak itu infrastruktur. Seperti jalan, apalagi persoalan banjir,” tandasnya.
Menurut Deden, banyaknya aspirasi terkait infrastruktur menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.
Namun, setiap aspirasi harus disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan, kewenangan pemerintah provinsi, serta kemampuan anggaran daerah.
“Dari awal kita sudah punya kamus. Di situ sudah teri, i apa-apa yang nanti menjadi indikator perencanaan,” jelasnya.
Deden menegaskan, penyusunan RKPD bukan sekadar mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan program yang dipilih realistis untuk dilaksanakan dengan kondisi keuangan daerah.
Baca Juga: Ratusan Guru Ngaji Dapat Insentif, Andra: Mengaji Wajib, Bukan Ekskul
“Dari usulan yang terakomodasi itu tinggal nanti bicara kemampuan anggaran untuk proses realisasinya,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Eri Suheri, mengatajan, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat, khususnya berkaitan dengan jalan, jembatan, penerangan jalan hingga jaringan irigasi.
“Persoalan infrastruktur ini memang yang paling banyak dikeluhkan, seperti jalan rusak, irigasi, dan sebagainya. Maka, Pemprov harus bisa memilih mana yang paling harus, yang paling urgen. Terlebih dengan kondisi anggaran yang saat ini kan terbatas,” pungkasnya.
Eri mengatakan, pembangunan infrastruktur di Banten tidak boleh hanya berfokus pada jalan. Infrastruktur irigasi juga harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan.
“Akses jalan memang penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Tetapi, produktivitas sektor pertanian tidak akan optimal apabila jaringan pengairan untuk persawahan tidak berfungsi dengan baik. Kalau bicara ketahanan pangan, di samping infrastruktur jalan kita juga harus perhatikan irigasinya,” katanya.
Eri menegaskan, pembangunan infrastruktur juga harus dikerjakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek.
“Pemerintah harus menjalin koordinasi yang baik, baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, begitu juga Pemprov dengan pusat. Jadi jangan karena keterbatasan anggaran, menjadi alasan pembangunan berjalan lambat,” imbuhnya. (adib)
