SATELITNEWS.COM, LEBAK–Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan mulai menyiapkan sejumlah langkah kerja setelah resmi menduduki jabatan tertinggi dalam jajaran birokrasi Pemkab Lebak. Penguatan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peningkatan kedisiplinan aparatur menjadi perhatian awalnya.
Halson yang dilantik pada Senin 14 September 2026 kemarin langsung oleh Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya di Pendopo Pemkab Lebak, menilai roda pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Setiap OPD dituntut mampu membangun komunikasi dan bekerja secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat diwujudkan secara optimal.
Ia memilih pendekatan kekeluargaan dalam membangun soliditas birokrasi. Menurutnya, rasa memiliki terhadap pemerintahan penting agar seluruh aparatur dapat bergerak dalam satu arah ketika menjalankan program untuk kepentingan masyarakat. “Strategi saya adalah kekeluargaan. Agar semua merasa bagian dari pemerintahan ini dan bisa sama-sama bergerak dalam mengambil keputusan yang tepat untuk masyarakat,” kata Halson, Selasa (15/9/2026).
Di sisi lain, Halson memastikan program pembangunan yang telah masuk dalam perencanaan tidak akan keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan program 2026 akan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia, salah satu tugas utama Sekda adalah memastikan berbagai target yang telah disepakati tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan. Program tersebut harus direalisasikan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tugas saya sebagai Sekda memastikan target yang sudah dicantumkan di RKPD dan diterjemahkan dalam APBD dapat direalisasikan tepat waktu dan berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Persoalan kedisiplinan aparatur juga menjadi perhatian Halson. Ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan aturan, kata dia, akan disertai dengan penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan kinerja maupun prestasi. “Setiap pelanggaran ada konsekuensinya, dan setiap prestasi juga ada reward-nya,” tegasnya.
Baca Juga: Gubernur Andra Soni Kunjungi Padang, Sekda Sambangi Aceh
Selain membenahi internal birokrasi, Halson juga harus berhadapan dengan tantangan fiskal daerah. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia menyadari kondisi keuangan daerah masih menghadapi ketidakpastian, terutama berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dan kemampuan pendapatan daerah.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga ruang belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu yang mendapat tambahan perhatian adalah sektor pariwisata dengan dukungan anggaran prasarana sebesar Rp1,036 miliar.
Tak hanya itu, persiapan pembangunan infrastruktur juga mulai diarahkan untuk tahun anggaran berikutnya. TAPD diminta mempersiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar pada 2027 yang akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Di tengah TKD yang masih belum pasti, beliau meminta kita menganggarkan Rp200 miliar,” pungkasnya.(mulyana)
