SATELITNEWS.COM, SERANG – Kecaman keras terhadap rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang, mulai bermunculan. Pengamat kebijakan publik Ahmad Sururi, angkat bicara.
Katanya, mengganti sarana pendidikan sebagai tempat parkir merupakan kekeliruan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sekadar diketahui, SMPN 4 Kota Serang bukan hanya sekadar bangunan dan tempat kegiatan belajar mengajar, melainkan memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Sekolah itu, sudah berdiri sejak tahun 1922 atau dibangun pada masa kolonial Belanda di Nusantara, atau lebih tua dari nama Indonesia itu sendiri.
Berdasarkan catatan sejarah kawasan, bangunan fisik yang kemudian menjadi bagian dari sejarah sekolah ini didirikan pada tahun 1922 pada masa Hindia Belanda, dan awalnya dipakai sebagai tempat pendidikan warga keturunan Tionghoa, yaitu Chung Hua.
Pada dekade 1960, cikal bakal sekolah ini menempati salah satu ruangan di gedung Keresidenan Banten, yang saat ini menjadi Kantor Gubernur Banten.
Baca Juga: KSPSI Diminta Kawal Penyaluran THR, Pemkot Alokasikan Untuk PPPK
Tingginya minat pelajar di Banten, membuat sekolah kejuruan ekonomi ini berkembang pesat. Sekitar tahun 1965, melalui perjuangan masyarakat, lembaga ini menempati gedung Chung Hua.
Sekolah ini resmi berdiri sebagai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Serang pada tahun 1967 dengan kepala sekolah pertama Bapak Somawinata.
BeritaTerbaru
Dalam perjalanannya, lembaga ini bertransformasi menjadi SMP Negeri 4 Kota Serang yang berlokasi di Jalan Juhdi Nomor 20, Kota Serang dan telah meluluskan ribuan peserta didik.
Berdasarkan aspek historis dan tata letak bangunan setta fungsinya, Ahmad Sururi menyayangkan sikap arogan dari Pemkot Serang, apabila sampai dilakukan relokasi menjadi lahan parkir.
“Perlu dikaji ulang secara serius Kang Adib, SMPN 4 ini fasilitas pendidikan resmi milik pemerintah yang fungsinya melayani publik, sama halnya dengan kawasan Royal Baroe yang fungsinya menjadi ruang publik,” katanya, Selasa (15/9/2026).
“Jika fungsinya sama-sana melayani kepentingan publik, kenapa harus dikorbankan? Apalagi rencananya untuk kepentingan lahan parkir yang juga sama-sama melayani kepentingan publik, jadi fungsinya sama sehingga tidak boleh dikorbankan,” sambungnya.
Baca Juga: THR ASN Pemkot Serang Capai Rp45 Miliar, Untuk PPPK Paruh Waktu Belum Teralokasikan
Sururi menegaskan, Kota Serang sempat kehilangan bangunan bersejarah karena kepentingan dan arogansi pemerintah daerah. Hal itu, kata dia, tidak baik dalam menjalankan sistem pemerintahan, karena dianggap melupakan sejarah bangsa.
“Terkait sejarah juga misalnya, Kota Serang pernah kehilangan bangunan bersejarah karena kepentingan ekonomi di masa pemerintahan yang lalu, hal ini jangan sampai berulang, karena itu kasus SMPN 4 ini jangan mengulangi pola yang sama. Jangan sampai nilai sejarahnya hilang, nilainya jauh lebih dari kepentingan ekonomi seperti lahan parkir,” tandasnya.
Pemkot Serang, kata dia, tidak bisa menafsirkan penolakan para alumni, masyarakat, dan wali murid sebagai pembangkangan atau penghambat pembangunan di Kota Serang. Loga itu, kata dia, sesat dan menyesatkan apabila dipakai kepala daerah.
“Saya kira wajar dan tidak berlebihan, justru ini menjadi fungsi kontrol publik terhadap Pemkot Serang, bahwa tidak semua kebijakan pembangunan dapat dipaksakan jika ada reaksi beralasan dari masyarakat,” pungkasnya.
Pointnya, lanjutnya, adalah kebijakan seharusnya punya argumentasi yang kuat, rasional dan berpihak pada masyarakat, seluruh alumni dan warga SMPN 4 Kota Serang adalah masyarakat yang seharusnya dilindungi.
“Saya khawatir jika dipaksakan maka berdampak terhadap rendahnya legitimasi sosial masyarakat Kota Serang. Nah, juga mesti dicatat, reaksi penolakan tersebut juga jangan dianggap menghambat investasi Kota Serang,” ujarnya.
Sururi mempertanyakan logika berpikir Pemkot Serang yang akan melakukan relokasi terhadap sarana pendidikan dan digantikan oleh sarana komersil. Kelihaian pemimpin bisa dilihat dari ketangkasan dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan kebijakan.
“Sederhanya jika fungsi pendidikan dialih fungsikan menjadi fungsi lahan parkir maka logika kebijakannya kurang tepat, jadi timbul pertanyaan, kebijakan pro publiknya dimana?,” ujarnya.
Dia mendesak agar Pemkot Serang segera melakukan evaluasi dengan cara menunda atau bahkan menghapus alih fungsi, cari alternatif kebijakan lain dan jangan hanya menghitung biaya dan manfaat finansial dari lahan parkir.
“Fungsi pendidikan mungkin bisa diganti dengan lahan lain tetapi ongkos sosial, nilai sejarah dan legitimasi masyarakat tidak bisa diganti atau dihitung,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Serang menolak rencana relokasi oleh Pemkot Serang. Rencananya, lokasi tersebut akan dijadikan sebagai lahan parkir untuk menunjang Royal Baroe.
Penolakan itu disampaikan para alumni, masyarakat, tokoh masyarakat dan lainnya kepada pimpinan DPRD Kota Serang dan jajaran, Senin (14/9/2026). Mereka meminta para wakil rakyat, agar bisa memfasilitasi permohonan tersebut.
Ketua Alumni SMPN 4 Kota Serang angkatan 1990, Deni secara tegas menolak rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang menjadi areal parkir. Dia menilai, rencana tersebut tidak masuk akal karena mengorbankan tempat pendidikan untuk sarana mencari uang.
“Katanya Kota Serang Berbudi, masa iya tempat berpikir berubah menjadi tempat parkir. Kami secara tegas menolak rencana itu,” katanya. (adib)
