SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Masih banyaknya Wajib Pajak (WP) nakal di wilayah Kabupaten Pandeglang, yang mengabaikan kewajibannya untuk menbayar pajak. Membuat pimpinan dan anggota DPRD Pandeglang geram, sampai akhirnya mereka bakal memanggil para WP tersebut.
Bahkan, bukan hanya WP-nya saja yang bakal dipanggil, tetapi Lurah atau Kepala Desa (Kades) dan para pihak terkait lainnya.
Para wakil rakyat juga, bakal menghadirkan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemanggilan tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Yangto mengungkapkan, pihaknya bukan hanya turun langsung ke lapangan, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa cafe & resto di wilayah Kabupaten Pandeglang. Namun akan melakukan pemanggilan terhadap WP, yang dianggap belum taat pajak.
“Kami Komisi II sudah mendapatkan restu dari Pimpinan DPRD Pandeglang, makanya kami rencanakan akan memanggil para Wajib Pajak yang belum taat atau belum bayar pajak,” kata Yangto, Senin (14/9/2026).
Selain para WP tegas Yangto, pihaknya juga bakal memanggil Lurah-lurah dan Kepala Desa (Kades). Sebab ungkap Yangto, sangat miris sekali dari jumlah ribuan WP di satu desa, hanya ada 4 WP saja yang bayar PBB.
Baca Juga: Eks Ketua Komisi II vs Eks Ketua KPU Saling Bantah soal “Pasal Gibran”
“Termasuk lurah-lurah atau Kepala Desa, yang sampai hari ini diketahui ada satu desa yang bayarnya hanya 4 WP. Banyangkan, dari ribuan WP di satu desa, hanya 4 WP saja yang bayar. Tentu saja ini sangat miris, dan perlu kita pertanyakan kenapa bisa terjadi, makanya kami panggil juga,” paparnya.
Selain itu katanya lagi, pihaknya hanya menginisiasi agar target PAD Pandeglang benar-benar tercapai secara maksimal.
“Rencananya DPRD yang mengundang atau menginisiasi, nanti kami undang juga Bapenda, Kejaksaan dan para pihak termasuk WP-WP,” ujarnya.
Menurutnya, harusnya Satgas Optimalisasi PAD Pandeglang yang melakukan pemanggilan tersebut, namun karena DPRD Pandeglang mendapatkan desakan dari masyarakat khususnya para mahasiswa, DPRD melakukan langkah tersebut.
“Memang harusnya Satgas yang ngundang, cuma DPRD kemarin-kemarin didesak harus turun langsung. Akhirnya ya kita lakukan, bukan berarti tidak percaya kepada Satgas ya, tetapi kita bekerja bersama,” pungkasnya.
Ketua DPRD Pandeglang, Tb. A. Khatibul Umam, membenarkan pihaknya tak hanya melakukan Sidak saja. Namun, ada rencana melakukan panggilan secara langsung kepada WP-WP yang belum taat membayarkan kewajibannya.
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
“Ya benar, dalam waktu dekat kami akan memanggil para WP untuk melakukan hearing (dengar pendapat) di Kantor DPRD Pandeglang,” kata Agus, yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Pandeglang ini.
Ketua Dewan menegaskan, langkah-langkah konkrit yang dilakukan pihaknya tersebut, bagian dari upaya agar PAD Pandeglang bisa maksimal hingga dapat mewujudkan pembangunan yang diharapkan masyarakat.
“Kami tak diam, kami terus lakukan langkah konkrit agar PAD Pandeglang maksimal. Tentu saja, langkah ini sesuai apa yang diharapkan dan desakan dari masyarakat khususnya para mahasiswa. InsyaAllah, jika PAD maksimal, pasti pembangunan bisa diwujudkan,” tandasnya. (mardiana)
