SATELITNEWS.COM, SERANG – Anggota DPRD Kabupaten Serang, banyak menerima aspirasi terkait infrastruktur jalan, irigasi pertanian, penerangan jalan umum (PJU), penanganan sampah, hingga persoalan pengangguran. Persoalan tersebut, mengemuka saat reses beberapa hari yang lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengatakan kegiatan reses menjadi salah satu sarana bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan serta keluhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam reses titik pertama yang dilaksanakan di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur dan pengaktifan kembali saluran irigasi pertanian.
Menurut Bahrul, sebagian lahan persawahan di wilayah tersebut masih mengandalkan sistem tadah hujan sehingga petani hanya dapat melakukan satu kali musim tanam dalam setahun.
“Harapannya, irigasi yang sempat mati bisa dihidupkan kembali sehingga dapat mengairi sawah-sawah di sekitar situ. Dengan begitu, masa tanam dan panen petani bisa meningkat menjadi dua kali dalam setahun,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Selain irigasi, masyarakat juga mengusulkan pengadaan ambulans desa yang sebelumnya belum terakomodasi dalam program pendistribusian. Persoalan sampah, penerangan jalan umum, perbaikan jalan usaha tani, serta pemagaran makam turut disampaikan warga.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Serang Plotting Penyertaan Modal Rp2,794 Miliar untuk PDAM
Bahrul mengungkapkan, persoalan penyaluran bantuan sosial berdasarkan angka desil juga menjadi perhatian dalam dialog bersama masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan ketidaksesuaian kategori desil dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.
Ia menilai aspirasi tersebut perlu menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan perangkat daerah terkait.
Bahrul menjelaskan, hasil reses akan menjadi bahan awal dalam penyusunan program kerja dan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.
“Misalnya, urusan jalan didorong ke Dinas Pekerjaan Umum, PJU ke Dinas Perhubungan, dan pertanian ke dinas terkait. Sehingga ketika dinas menyusun program, sudah ada gambaran kebutuhan masyarakat yang terangkum dalam reses pimpinan dan anggota DPRD,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Pemerintah daerah dan DPRD perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal serta menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Agus Wahyudiono, mengatakan kegiatan reses yang dilaksanakannya juga menghasilkan beragam aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur hingga kondisi sosial ekonomi warga.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Masih Prioritas, Arlan: Disesuaikan dengan Kemampuan Daerah
Dalam rangkaian resesnya, Agus menyebut Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, menjadi titik pertama, sedangkan Desa Kopo, Kecamatan Kopo, menjadi titik ketiga yang dikunjunginya.
Di Desa Kopo, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan, di antaranya sulitnya memperoleh pekerjaan, persoalan ekonomi keluarga, kebutuhan bantuan pembayaran BPJS, serta perbaikan infrastruktur lingkungan.
Menurut Agus, persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian. Sejumlah wilayah belum memiliki PJU, sementara di lokasi lain lampu penerangan sudah tersedia tetapi mengalami kerusakan sehingga membutuhkan pemeliharaan.
Selain perbaikan jalan lingkungan, masyarakat turut mengusulkan betonisasi jalan dan peningkatan akses yang mendukung aktivitas sehari-hari.
Namun, Agus menilai persoalan pengangguran dan penanganan sampah juga perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut masih terdapat warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun tinggal di sekitar kawasan industri, seperti Tambak, Kibin, dan Cikande.
“Kita perlu mencari solusi agar warga setempat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan, bisa mendapat prioritas ketika ada lowongan pekerjaan. Persyaratan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus juga perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri dapat diikuti dengan informasi lowongan yang transparan serta upaya peningkatan akses kerja bagi masyarakat Kabupaten Serang.
Agus menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses akan disampaikan kepada OPD sesuai mitra kerja dan kewenangannya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027. (sidik)
